Mahkamah PPP temui Menkum HAM bahas muktamar islah

Merdeka.com - Anggota Mahkamah PPP dan sejumlah kader senior PPP mendatangi kantor Kemenkum HAM untuk menemui Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly. Mereka ingin membahas pelaksanaan muktamar islah yang akan dilaksanakan kepengurusan hasil Muktamar Bandung sebagai DPP yang diakui pemerintah setelah dicabutnya SK kepengurusan Muktamar Surabaya.

"Islah itu artinya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih dan syaratnya adalah mengakomodasi seluruh kedua belah pihak semuanya ingin damai ikut serta. Kecuali yang tidak ingin damai," ujar wakil ketua Mahkamah partai Muchtar Azis di kantor Kemenkum HAM, Selasa (19/1).

Muchtar mengungkapkan, mahkamah sebelumnya sudah mengajak kedua belah pihak untuk melakukan islah. Namun kubu Djan Faridz menolaknya.

"Islahlah... islahlah..." ujar Muchtar Azis yang ditemani kader senior PPP, Bachtiar Chamsyah dan Zain Badjeber.

"Kebajikan kan damai. Nah mereka tidak menginginkan. Bahkan mengancam pemerintah akan melaporkan ke mahkamah internasional," imbuh Muchtar.

Bachtiar Chamsyah juga menambahkan bahwa Menkum HAM Yasonna berterima kasih kepada mahkamah partai dan para senior yang berupaya menyelesaikan persoalan ini secara baik dalam bentuk muktamar islah.

"Pemerintah ingin ini diselesaikan dengan baik," ujar Bachtiar.

Bachtiar juga menegaskan, para kader senior dan mahkamah partai tidak berpihak pada salah satu kubu. "Kami prihatin dengan perpecahan ini. Kami tidak ingin partai ini terus seperti ini. Apalagi bulan Juni persiapan untuk pilkada tahap kedua akan segera dimulai. Jadi jangan lagi seperti yang dulu ada dua kepengurusan. Itu akan merepotkan sekali. Ini yang ada kesepahaman dengan mahkamah partai dengan pak menteri," tuturnya.

Baca juga:

Akhiri konflik, PPP kubu Romi siapkan Muktamar Islah

Belum juga disahkan, PPP kubu Djan Faridz datangi lagi Kemenkum HAM

PPP kubu Djan ancam tuntut Menkum HAM ke mahkamah internasional

Surat mahkamah partai PPP, alasan Menkum HAM belum sahkan kubu Djan

Bawa surat Mbah Moen, Djan minta Jokowi sahkan PPP Muktamar Jakarta (mdk/bal)