Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bersuara terkait polemik pembatalan penyampaian visi dan misi dalam debat capres dan cawapres 2019. Mahfud berpendapat dalam acara ILC bertema ‘Menguji Netralitas KPU’ di TvOne, pada Selasa (8/1) lalu. Mahfud mengkritik karena forum dalam ILC itu hanya menjadi ajang perdebatan dua kubu, yaitu kubu Jokowi dan Prabowo Subianto yang tak kunjung selesai.

Padahal, menurut Mahfud persoalan debat ini bisa diselesaikan dalam satu sesi. Seharusnya baik dari kubu Jokowi dan Prabowo Subianto ada titik temu. Berikut pernyataan lengkap Mahfud MD:

Mahfud Merasa Tersiksa

Mahfud MD merasa tersiksa mendengar perdebatan yang tak kunjung selesai terkait keputusan KPU soal debat capres. Mahfud mengatakan apa yang disampaikan para tokoh yang hadir dalam diskusi tersebut hanya mengulang-ulang tanpa solusi jelas. Debat kusir malah terjadi antara kubu Jokowi, Prabowo dan KPU.

"Saya mengikuti dari awal sampai akhir dan saya sungguh merasa tersiksa menunggu ini karena materinya berputar-putar dari awal sampai akhir yang dibicarakan enggak berubah padahal dengan satu sesi saja sudah bisa disimpulkan seharusnya. Ini membosankan betul," kata Mahfud MD.

"Kan masalah yang didiskusi itu yang didebat itu apakah ada acara atau waktu untuk menyampaikan visi atau langsung debat itu terus yang diulang-ulang dan saling menyalakan antara mereka, mereka itu paslon 1, paslon 2, KPU dan sebagainya," imbuh Mahfud.

Mahfud: Tak akan Terlihat Begitu Dungu

Mahfud MD menjelaskan KPU tidak melanggar aturan hukum jika penyampaian visa dan misi tidak dilakukan dalam debat. Menurutnya, tidak perlu ada kesepakatan antara paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 dalam mekanisme debat. Semua peraturan ditetapkan KPU tanpa campur tangan peserta debat.

"Artinya tidak ada yang bisa disalahkan dari apa yang dilakukan KPU. Mau visi dulu atau tidak kan itu sama benarnnya, itu soal pilihan. Sebenarnya enggak perlu kesepakatan dari paslon 1 dan 2 itu urusan KPU," jelasnya.

Dia mengatakan paslon bisa menyampaikan visi dan misi di sela-sela perdebatan tersebut. Karena visi dan misi bisa juga digali dari sesi tanya jawab. "Jusrtu dari perdebatan itu bisa digali visi kalau misalnya tidak usah langsung debatnya saja, tanya jawab di situ bisa juga ada visi. Dan jangan lupa, seumpama orang dijadwalkan diberikan waktu untuk menyampaikan visi, dia juga bisa menyiapkan diri dengan baik. Tidak akan terlihat begitu dungu pasti, pasti bisa," paparnya.

KPU Tidak ada Benarnya di Mata yang Kalah

Mahfud MD mengatakan KPU sebagai menyelenggara pemilu akan selalu dikritik. Menurutnya, KPU akan selalu disalahkan bagi pihak yang merasa kalah, dan pihak yang kalah pasti akan selalu menyerang KPU.

"Jadi KPU enggak ada benarnya di mata yang kalah dan orang yang takut salah itu selalu menyerang bukan malah memberi masukan yang bagus," katanya.

Karena tidak perlu menunggu berhari-hari, setelah pemungutan suara pasti akan muncul isu curang. Hasil dari pemilu akan selalu digugat ke MK oleh pihak yang merasa dirugikan. Ini yang akan selalu dihadapi KPU semasa pemilu. "Oleh sebab itu hukum mengatur, curang itu harus signifikan, itu akan dihadapkan oleh KPU, hadapi saja itu. Dan ingat curang itu dilakukan oleh konsestan (pemilu)," jelasnya.

KPU Setiap Saat akan Diserang

Mahfud menjelaskan pemilu sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemilu saat Orde Baru. Saat Orde Baru semua sudah diatur oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang berani melontarkan kritikan.

"Bandingkan di zaman Orde Baru dulu yang menyelenggarakan pemilu LPU (Lembaga Pemilihan Umum) Kementerian Dalam Negeri yang tidak bisa dibantah melakukan apapun, semua partai mesti ikut. LPU yang dipimpim Kemendagri itu bisa memprediksi hasil pemilu, jauh sebelum pemilu itu sendiri dan prediksinya itu tanpa survei dan benar." jelasnya.

Namun pemilu sekarang sudah jauh berbeda. Pemilu sekarang lebih terbuka, untuk itu KPU harus hati-hati karena akan diserang oleh pihak yang kalah dengan isu curang. Namun KPU tidak perlu khawatir, karena pemilu sekarang sudah dikontrol oleh lembaga yang independen, seperti Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan MK.

"Kepada KPU, Anda bersiaplah, karena Anda setiap saat akan diserang dan Anda harus kuat bahwa Anda adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan independen," kata Mahfud MD.