Keterwakilan perempuan di kabupaten beratkan Hanura

Merdeka.com - Salah satu syarat verifikasi peserta pemilu 2014 adalah 30 persen keterwakilan perempuan. Syarat keterwakilan perempuan ini tidaklah ringan bagi semua partai politik, termasuk juga Partai Hanura.

"Berat kalau semua tingkatan, nggak gampang di kabupaten," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Saleh Husin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/9).

Saleh menegaskan, keterwakilan perempuan untuk pengurus di pusat tidak menjadikan soal. Akan tetapi, untuk keterwakilan perempuan 30 persen di tingkat kabupaten amat memberatkan.

"Kalau di daerah kan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga dan mereka pada nggak mau. Kalau itu dipaksakan tentunya partai akan menaruh istri, adik dan keluarganya untuk syarat di daerah," jelas Saleh.

"Kalau DPP di pusat oke, aman dan nggak ada masalah," pungkasnya.

Berdasarkan UU Pemilu, parpol peserta pemilu harus memiliki tingkat keterwakilan 30 persen perempuan di seluruh kepengurusan.