Merdeka.com - Pengurus daerah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah bergejolak. Mereka menganggap saat ini DPP asal mengganti Ketua DPC secara sepihak.

Eks Ketua DPC PKB Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru menilai, tak menutup kemungkinan adanya mahar politik untuk mengisi kursi ketua DPW maupun DPC PKB.

"Kalau mahar politik untuk ketua DPW, Ketua DPC itu sangat dimungkinkan, karena yang menentukan siapa menjadi ketua DPC, siapa yang menjadi ketua DPW itu kan DPP, bisa aja terjadi karena semuanya dari sana," katanya saat dihubungi, Jumat (16/4).

Dia menyebut, setelah hasil ad/art Muktamar PKB di Bali cara pemilihan ketua DPC di daerah berubah. Dengan ketentuan itu, ketua DPC ditentukan oleh DPP sehingga jual beli kursi kemungkinan terjadi.

Andi menuturkan, dalam ad/art lama PKB, pemilihan ketua DPC PKB ditentukan oleh anak cabang tingkat kecamatan. Bukan DPP yang menentukan.

"Tidak mungkin DPP, karena yang menentukan yang di kecamatan kalau pemilihan ketua versi sebelum Muktamar Bali semua berasal dari bawah," jelas Andi.

"Kalau sekarang ini penentuannya berasa dari atas, dari DPP sehingga sangat dimungkinkan (mahar politik) itu terjadi," ungkapnya.

Dia menyebut, di Sulawesi Selatan setidaknya ada 11 DPC yang diberhentikan secara sepihak. Padahal, kerja habis tahun 2022 namun diberhentikan di tahun 2021 ini.

"Masa jabatan saya berakhir 2022 tetapi sebelum terjadi tahun 2022 kami diberhentikan lalu dibuatkan kepengurusan baru, ini saya anggap wilayah (DPW) dan DPP langgar ad art," terangnya.

"Ini yang salah karena orang harusnya juga ada pengkaderan, tidak ujug ujug orang masuk kemudian jadi ketua," tutup Andi.