JK Berencana Bertemu Megawati: Tunggu Konsolidasi Internal Dulu

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 Jusuf Kalla (JK) berencana akan melakukan pertemuan dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Namun, belum diketahui secara pasti kapan waktunya.

Kemudian, saat dipastikan apakah memang dirinya akan melakukan pertemuan dengan Megawati. Rencana pertemuan itu tengah diatur.

Terlebih, keduanya pernah berada di pemerintahan. Sehingga, nantinya pertemuan tersebut akan membahas atau membicarakannya soal kebangsaan nasional.

"Tapi hanya kita berbicara secara kebangsaan nasional bagaimana negeri ini tanggungjawab sebagai apalah pernah di pemerintahan," sambungnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pertemuan antara Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri telah direncanakan sejak lama.

"Setahu saya sudah lama direncanakan," kata Anies saat ditemui di Masjid Nurul Huda, Sunter Utara, Jakarta Utara, Jumat (1/3).

Namun, Anies tak membeberkan secara rinci kapan pertemuan itu akan dilaksanakan. Dia hanya memberi sinyal bahwa pertemuan keduanya tinggi menunggu waktu.

"Tinggal menunggu waktunya saja," imbuh dia.

Idrus Marham Minta JK Tak Bawa Nama Golkar

Politikus Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan kapasitas Jusuf Kalla yang akan bertemu Megawati. 

Diketahui, Jusuf Kalla selama ini tergabung dalam Partai Golkar. Hanya saja, dia memilih mendukung pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024.

Sementara Partai Golkar menjadi pendukung pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional itu saya kira itu sebuah keniscayaan. Kita dorong," kata Idrus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

"Tetapi kemarin ada yang nanya ke saya, ‘bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar?’ saya katakan dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar? Dalam kapasitas apa JK bicara atas nama Golkar," sambungnya.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menyatakan, JK tak bisa sembarangan mengklaim dirinya adalah perwakilan Partai Golkar.

"Terkecuali ada mandat dari ketua umum. Kalau tidak ada mandat maka sangat tidak etis," tegasnya.

"Tidak mungkin JK melakukan itu. Tetapi saya kalau ditanya begitu (JK bertemu dalam kapasitas sebagai politikus Partai Golkar), ya jawabannya begitu. Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," ujarnya.