Hubungan Pernah Memanas dengan Demokrat Berujung Moeldoko Tak Hadir Pelantikan AHY jadi Menteri ATR/BPN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tak menghadiri pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini Rabu (21/2) pukul 11.00 WIB.

Tak sedikit publik yang mengaitkan absennya Moeldoko di pelantikan AHY terkait kisruh Demokrat. Moeldoko pernah mencoba merebut Demokrat dari tangan AHY.

Namun, upaya itu kandas saat Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko. 

Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh kubu Moeldoko pada 31 Maret 2021. Hasil verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, tak bisa mengesahkan kepengurusan kubu Moeldoko karena tidak bisa melengkapi berkas.

Kementerian Hukum dan HAM sudah memberi waktu untuk dilengkapi namun dokumen itu tidak juga lengkap.

Kelengkapan dokumen harus kembali diserahkan pada 29 Maret 2021 dengan rentang waktu 7 hari. Tetapi hasilnya juga masih belum memenuhi syarat karena tidak adanya mandat DPC dan DPD Partai Demokrat.

Gugatan Mantan Ketua DPC Ditolak PN Jakpus

Pada sekitar bulan Juni 2021, PN Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan mantan Ketua DPC Demokrat Halmahera Utara Yulius Dagilaha.

Gugatan terkait pemecatan dari partai Demokrat itu menuntut AHY ganti rugi Rp1,8 miliar.

Gugatan dengan nomor perkara 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst itu ditolak. PN Jakpus dalam amar putusannya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Namun, perlawanan Jhoni Allen kandas setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Mei 2021 lalu menolak gugatannya. Jhoni melakukan banding atas putusan hakim. Pengadilan Tinggi Jakarta juga menolak banding yang diajukan Jhoni Allen.

Hal itu diketahui berdasarkan salinan putusan di laman Mahkamah Agung. Putusan itu telah dibacakan 18 Oktober 2021 lalu.

"Menyatakan, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima," demikian bunyi amar putusan tersebut.

Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai.

Selain itu, kata dia, PTUN juga tidak berwenang mengadili karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Dia menegaskan, jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola 'suka-suka' oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya. Yang kemudian dilegitimasi oleh AD/ART yang ternyata bertentangan dengan undang-undang dan UUD 1945.

Mahkamah Agung menolak permohonan uji formil dan uji materiil kubu Moeldoko. Kuasa hukum kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung itu.

Menurut dia, MA tidak menerima gugatan tersebut karena AD/ART partai bukan peraturan perundangan yang berlaku umum karena hanya mengikat kepada anggota partai.

Serta partai politik bukan lembaga negara sehingga MA menyatakan tidak berwenang menguji AD/ART Parpol.

PTUN Tolak Gugatan Moeldoko

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga menolak permohonan gugatan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Gugatan yang ditolak tersebut adalah nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT. Penolakan tertuang di laman Mahkamah Agung (MA), Selasa (23/11).

Majelis Hakim menolak gugatan Moeldoko dan Jhoni Allen sebab PTUN tidak berwenang untuk mengadili perkara terkait internal partai politik.

MA Tolak PK Moeldoko

Pada 3 Maret 2023, kubu Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan sengketa kepengurusan Demokrat.

Kubu Moeldoko menyerahkan empat novum kepada MA. Namun, pada Agustus 2023, MA menolak PK tersebut.

Juru bicara MA, Suharto mengungkapkan pertimbangan MA tidak mengabulkan PK tersebut. Dia menjelaskan, novum atau bukti baru yang diajukan Moeldoko tidak bersifat menentukan. Sehingga tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum dalam putusan kasasi.