Hanura beberkan alasan fraksi belum setor nama ke Pansus angket KPK

Merdeka.com - Hingga saat ini belum ada fraksi partai yang menyetor nama ke Panitia Khusus (Pansus) angket KPK. Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan pihaknya masih mendalami nama-nama anggota yang bakal dikirim ke Pansus. Sama seperti PKB, PPP dan NasDem, Hanura pun masih menunggu sikap fraksi lain terkait pengiriman perwakilan ke Pansus angket KPK.

"Kan belum diparipurnakan. Nanti kita lihat. Kan belum diparipurnakan tentang usulan nama-nama itu. Nanti kita lihat perkembangan, masih perlu pendalaman," kata Dadang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).

Dadang mengungkapkan Hanura juga masih harus melihat legitimasi dan dasar hukum dari syarat kuorum pembentukan Pansus. Pasalnya, legitimasi Pansus angket KPK masih menjadi perdebatan hingga sekarang.

"Saya kira memang baik dalam UU MD3 maupun dalam tata tertib, hak angket ini adalah hak bagi anggota. Namun pengajuan hak angket ini juga memang kita ingin melihat dari sisi legitimasi yuridis dan politiknya," tegasnya.

Dalam rapat Bamus (18/5) kemarin, fraksi-fraksi belum menyepakati secara resmi terkait pengiriman anggota mereka ke Pansus atau sikap secara keseluruhan terkait tindaklanjut angket KPK.

"Dalam bamus kemarin memang belum ada kesepakatan secara bulat untuk itu. Paling tidak dalam rangka mengusulkan nama-nama dalam sidang paripurna," ujar Dadang.

Belum tercapainya kesepakatan itu, kata Dadang menyangkut dua hal. Yakni, masih adanya perdebatan soal cara pengambilan keputusan angket oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam paripurna (28/4) yang dianggap janggal. Fahri dinilai menyetujui angket secara sepihak dan terburu-buru tanpa mendengar opini dari tiap fraksi.

"Dalam kaitan masalah pengambilan keputusan masih terjadi perdebatan dalam sidang paripurna pada saat pengambilan keputusan pengesahan hak angket kemarin itu," tandasnya.

Masalah lainnya, ada sejumlah fraksi yang masih melihat angket kepada KPK ini belum tepat digulirkan. Sebagai gantinya, sebagian fraksi mengusulkan masalah soal kinerja KPK yang ingin digali melalui angket diselesaikan dengan Panitia Kerja (Panja) di Komisi III.

"Masih ada beberapa fraksi yang melihat hak angket ini belum tepat untuk diajukan tapi lebih meminta supaya legitimasi didalami di komisi terkait, apakah dalam bentuk panja dan sebagainya," tutup Dadang.