Ganjar Penuhi Undangan Walhi, Hanya Prabowo yang Belum Merespons

Undangan itu pertama kali dipenuhi Capres nomor urut 01, Anies Baswedan yang hadir pada Konferensi Orang Muda.

"Di Konferensi Orang Muda 25 November lalu, kita undang ketiganya, tapi tidak hadir (Prabowo) dan tidak ada komunikasi tidak lanjut dari timnya sampai hari ini," kata Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi seusai menerima Ganjar di Markas Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (8/2).

Zenzi pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang tidak merespons undangan Walhi. Padahal, dalam realitas dan kondisi soal lingkungan, paradigma yang diusung Prabowo perlu banyak koreksi.

"Dan kami anggap tidak mau mendapatkan masukan dari pihak yang menangani persoalan. Padahal menurut kami paradigma dan cara pikir 02 terhadap lingkungan berbahaya. Kenapa berbahaya karena tidak meng-adress keadilan," tuturnya.

Sebelumnya, Zenzi menyatakan Presiden Jokowi gagal menjalankan ekonomi nusantara.

"Kami menerima Pak Ganjar karena dulu juga 9 tahun yang lalu Jokowi ketika mencalon presiden juga datang kemari. kalau kita masih membicarakan masalah lingkungan masalah sumber daya alam saat ini artinya Jokowi 9 tahun ini gagal menyelamatkan lingkungan di Indonesia," kata dia.

Sementara Ganjar menilai upaya untuk mengembangkan ekonomi nusantara yang diusung Walhi bisa terwujud tergantung dengan niat dari pemerintah untuk merealisasikannya.

"Ya karena nggak terwujud (Era Jokowi) makanya diundang lagi. harapannya kan berharap pada pemimpin-pemimpin berikutnya yang memimpin. Kan tidak bisa kemudian Walhi menangani sendiri nggak mungkin kan," kata Ganjar seusai dialog.

Ganjar juga menyatakan akan mereview izin tambang dan perkebunan sawit apabila nanti terpilih sebagai presiden.

"Nah, tadi ada banyak masukan sih, kalau kita lihat tambang kita ada berapa, di mana, kondisinya seperti apa. perkebunan kita ada di mana, kondisinya seperti apa," kata Ganjar.

Menurutnya, apabila mendapatkan data yang lengkap atas kondisi tambang dan sawit. Hal itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi yang akan diambil apabila memiliki kewenangan.

“Tapi yang mau nambang entar dulu ya, kita seimbangkan dulu, perusakan alamnya sudah cukup parah. Maka hal-hal yang seperti ini kita bisa dudukan untuk ambil keputusan dalam mereview tadi,” tambahnya.