DPR tandingan picu ancaman presiden tandingan

Merdeka.com - DPR kembali kisruh. Adu kekuatan di parlemen kembali dipertontonkan ke publik. Ada dua kubu di parlemen, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Munculnya dua kubu ini dampak dari pilpres. Satu kubu mendukung Prabowo-Hatta, kubu lainnya mendukung Jokowi-JK.

Rivalitas dua kubu ini ternyata berlanjut ke Senayan. Adu kuat kembali ditunjukkan para anggota DPR.

Bahkan kini muncul wacana para anggota DPR yang tergabung dalam KIH akan membuat DPR tandingan. Dari KMP tak mau kalah, mereka memunculkan wacana akan membuat presiden tandingan.

Bagaimana kisruh ini berawal hingga muncul wacana DPR dan presiden tandingan, berikut ulasan merdeka.com, Jumat (31/10):

Pimpinan komisi dikuasai KMP

Fraksi yang tergabung dalam KIH berang setelah pimpinan komisi di DPR dikuasai oleh KMP. Sapu bersih seluruh pimpinan komisi ini membuat kubu KIH langsung melayangkan mosi tak percaya."Proses sapu habis bukan hanya perebutan kekuasaan, tapi ada deal-deal agenda. Kita curigai dalam rangka meng-grounded kepentingan-kepentingan pemerintahan Jokowi-JK," kata politikus PDIP Aria Bima di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/10) kemarin.KMP mampu menguasai pimpinan komisi setelah menguasai mayoritas suara di DPR. Dengan pengajuan sistem paket, KMP dengan mudah menyapu bersih seluruh alat kelengkapan dewan.

Bikin DPR tandingan

Rencana ini ternyata tak main-main. Bahkan rencananya KIH akan menggelar sidang paripurna sendiri hari ini, Jumat (31/10) untuk memilih pimpinan DPR dan pimpinan komisi.Menurut anggota DPR dari PDIP Aria Bima, pimpinan DPR dan pimpinan komisi yang ada saat ini juga ilegal. Karena itu, kubu KIH untuk membentuk pimpinan DPR tandingan tidak main-main."Serius, kita melawan. Kita baru cari opsi supaya dilantik (pimpinan DPR tandingan). Tapi demoralisasi langkah pimpinan sidang yang melanggar tatib pemilihan komisi adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan, itu bisa kita tindaklanjuti," kata Aria Bima.Dia mengatakan, pimpinan DPR tandingan akan berusaha mencari landasan legalitas. Dia pun membantah adanya jatah 6 pimpinan komisi untuk koalisi pendukung Jokowi dari KMP.

Desakan keluarkan Perppu UU MD3

Untuk menguatkan legalitas dari DPR tandingan, fraksi PKB yang tergabung dalam KIH mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu UU MD3."Dasar hukumnya ya mosi tidak percaya," kata Wasekjen PKB Daniel Johan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).Johan mengatakan, mosi tidak percaya dilakukan untuk mengembalikan asas demokrasi di DPR. Karena selama ini, pihaknya merasa aspirasinya tidak pernah diakomodir. Dasarnya, kubunya tak diberikan jatah pimpinan sedikitpun oleh Koalisi Merah Putih."Intinya kami tidak percaya sekarang. Kami tidak diberikan posisi dalam 16 AKD," tegas Johan.Dalam waktu dekat, pihaknya juga mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang baru. Isi Perppu itu, berupa pemilihan pembagian pimpinan DPR dilakukan secara proporsional seperti periode lalu."Kami ingin meminta presiden keluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang sekarang dan dikembalikan ke UU sebelumnya yang menyebut pimpinan DPR ditentukan oleh hasil pileg," pungkasnya.

Rencana bikin presiden tandingan

Manuver yang dilakukan oleh KIH tak lantas membuat KMP ciut. Bahkan KMP memunculkan wacana akan membuat presiden tandingan.Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy mengatakan, dalam hidup bernegara harus punya aturan main. Dia tak ingin jika tidak sesuai yang diharapkan maka membuat organisasi tandingan."Bila alasannya tak puas dengan terpilihnya alat kelengkapan dewan, kami pun bisa menggunakan alasan tersebut untuk membuat presiden tandingan," sindir Aboebakar dalam pesan singkat, Kamis (30/10).Aboebakar juga menyindir jika Koalisi Merah Putih bisa saja membuat kabinet tandingan kalau merasa tak puas pembagian kursi menteri yang dilakukan Presiden Jokowi. Dia meminta agar semua pihak merasa legowo dan berpikir secara negarawan yang baik."Kalaupun alasan tak dapat jatah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dijadikan dasar, kita pun bisa membuat kabinet tandingan lantaran partai kami tak dapat jatah menteri," sindir dia lagi.

Pemerintah bingung

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kisruh yang terjadi di parlemen merupakan kondisi yang sifatnya situasional. JK mengatakan, kisruh DPR  perlu diselesaikan dengan cara musyawarah."Saya kira itu hanya bersifat situasional. Ya tentu harus dimusyawarahkan penyelesaiannya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).DPR tandingan yang dibentuk di parlemen, diakui JK akan membuat pemerintah kebingungan saat melakukan konsultasi di waktu-waktu mendatang."Ya memang ada masalah, jadi kita minta diselesaikanlah secara musyawarah, pasti bisa," tutur JK.JK mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait DPR tandingan tersebut. JK mengatakan, hanya memberikan masukan terkait pembentukan alat kelengkapan dewan."Saya kan bukan pimpinan partai, jadi saya tidak paham. Yang selalu kita sarankan sebenarnya sudah hampir selesai, itu musyawarah untuk mengatur alat-alat kelengkapan itu," ucap JK.