Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ditunda, Fokus Penanganan Covid-19

Demokrat Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ditunda, Fokus Penanganan Covid-19 Paripurna. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - DPR baru saja membuka masa sidang ketiga tahun 2019-2020 yang sempat tertunda karena pandemi virus Covid-19. Kendati dalam keadaan genting, Fraksi NasDem mendesak pimpinan segera membahas RUU Omnibus Law.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, tak sepakat dengan usulan Fraksi NasDem. Menurutnya, alangkah baik bila DPR sebagai wakil rakyat fokus bekerja yang ada kaitannya dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Saat ini wabah Covid-19 sangat mengkhawatirkan masyarakat, oleh karena itu sekali lagi alangkah bijaknya kita tunda dulu dan fokus penanganan Covid-19," ungkap Herman yang juga Anggota Komisi IV DPR RI saat dihubungi, Rabu (1/4).

Dia menambahkan, ada hal yang lebih penting yakni perubahan APBN untuk penangan Covid-19 dan memperkuat jaringan pengamanan sosial di bidang ekonomi pascapandemi virus corona.

"Namun demikian jika melihat sekala prioritasnya, sebaiknya kita fokus dulu terhadap penanganan virus corona dan dampaknya," kata dia.

Herman mengakui memang RUU Omnibus Law Cipta Kerja hasil inisiatif pemerintah sudah dikirim ke DPR dan sesuai jadwal akan dibahas melalui fraksi-fraksi di DPR pada Masa Persidangan III DPR Tahun 2019-2020.

"Memang pemerintah di masa sidang sebelumnya telah mengirimkan draf RUU Ombibus Law Cipta Kerja sebagai usul inisiatif pemerintah. Untuk selanjutnya tentu DPR sesuai dengan ketatanegaraan akan menindaklanjuti dengan membuat daftar inventarisasi masalah fraksi-fraksi terkait dengan RUU tersebut," katanya.

Tetapi, dia menyarankan terhadap produk RUU yang kontroversial harus tetap memperhatikan masukan masyarakat.

"Setiap produk DPR dan Pemerintah yang masih kontroversi dan menuai banyak protes di masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dan konsultasi yang memadai. Apalagi undang-undang penggunanya kan masyarakat, maka harus sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat," terangnya.

"Kami Fraksi Demokrat akan tetap mendalami RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menampung harapan masyarakat," sambung dia.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Ketua DPD NTB Sampaikan Keluhan Warga, AHY Janji Benahi Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan

Ketua DPD NTB Sampaikan Keluhan Warga, AHY Janji Benahi Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan

IJU mengamini, masalah bidang kesehatan masih menjadi problem serius di NTB. Khususnya soal stunting dan infrastruktur kesehatan.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran: Saat Pandemi, UMKM Jadi Penggerak Ekonomi yang Terganggu

TKN Prabowo-Gibran: Saat Pandemi, UMKM Jadi Penggerak Ekonomi yang Terganggu

UMKM adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kunjungi UMKM, Politikus NasDem Bicara Permudahan Izin Usaha Hingga Permodalan

Kunjungi UMKM, Politikus NasDem Bicara Permudahan Izin Usaha Hingga Permodalan

Anies Muhaimin akan berupaya memberikan dukungan agar generasi muda bisa mandiri berusaha.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19

Baca Selengkapnya
Respons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi

Respons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi

AHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.

Baca Selengkapnya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kubu Prabowo-Gibran Heran, Program Bansos untuk Bantu Rakyat Malah Dicurigai

Kubu Prabowo-Gibran Heran, Program Bansos untuk Bantu Rakyat Malah Dicurigai

Roy menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyat.

Baca Selengkapnya