Budiman tuding Jokowi dihalangi kelompok dekat Prabowo untuk selesaikan kasus HAM

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan Presiden Joko Widodo sesungguhnya memiliki komitmen menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Justru yang menghalangi adalah sekelompok masyarakat yang diduga terindikasi dekat dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Namun, dia tak menyebutkan siapa kelompok yang dimaksud.

"Ada sebagian kelompok masyarakat yang diduga terindikasikan dekat dengan capres penantang Pak Jokowi yang menentangnya. Yang diduga dekat dengan Capres penantang Pak Jokowi menentangnya sejak awal," kata Budiman menanggapi rapor merah penanganan HAM 4 tahun pemerintahan Jokowi oleh Kontras dan Komnas HAM, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

Menurutnya, sejak awal pemerintahan Jokowi, melalui Wantimpres Sidarto Danusubroto dan Luhut Binsar Panjaitan mendorong membuat simposium nasional rekonsiliasi 65. Budiman mengatakan Jokowi ingin menyelesaikan kasus HAM dari yang besar.

"Bahkan Gubernur Lemhamnas juga setuju akan hal itu yang ayah kandungnya adalah korban di lubang biaya. Artinya ada niat baik," imbuhnya.

Budiman juga mengaku ada daftar panjang kasus HAM yang diniatkan Jokowi untuk diselesaikan. Selain kasus pembantaian 65, peristiwa Tanjung Priok, dan Papua. Daftar tersebut didapatkan dari Kantor Staf Kepresidenan.

"Tetapi rupanya ada perlawanan. Padahal yang dimaui pemerintahan pak Jokowi bukan membuka luka lama, tetapi ingin menyembuhkan luka. Bahwa ternyata ada perlawanan ya, kita sadar itu," tuturnya.

Anggota DPR Komisi VIII itu menyebut akan mendorong penyelesaian kasus HAM jika Jokowi maju periode kedua. Dia pun mengapresiasi kritikan Komnas HAM dan Kontras.

"Ayo dukung kami untuk menuntaskan itu. Enggak usah dukung Pak Jokowi sebagai Capres karena bukan kewenangan mereka dan sebenarnya sudah disiapkan semua," tuturnya.