AHY Minta Menkum HAM Tak Sahkan Hasil KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko Ketum

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM tidak memberikan pengesahan terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. Menurut AHY, KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketum itu ilegal dan inkonstitusional.

"Saya minta dengan hormat kepada bapak Presiden Joko widodo khususnya Menkum HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," ujar AHY dalam konferensi pers, Jumat (5/3).

AHY meminta, negara menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik. Ia berharap pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Saya meminta negara dan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat," kata AHY.

Demokrat akan mengambil langkah hukum terhadap penyelenggara dan orang yang terlibat Kongres Luar Biasa di Sumut. Demokrat akan melaporkan ke penegak hukum.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," pungkasnya.

Moeldoko Bersedia Jadi Ketum

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima pinangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa. Moeldoko menyampaikan melalui sambungan telepon kepada peserta KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Jhoni Allen Marbun saat memimpin jalannya KLB menghubungi Moeldoko. Dia menyampaikan hasil KLB yang memutuskan para peserta sepakat mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026. Awalnya dia meminta keseriusan peserta KLB terkait pinangan ketua umum itu.

"Saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua atas amanah ini," kata Moeldoko.

Ia juga turut mempertanyakan apakah penetapan itu sudah sesuai AD/ART partai. Peserta KLB mengamini.

Mantan Panglima TNI itu juga menagih kembali keseriusan kader Demokrat untuk bekerja atas nama integritas. Hal itu pun diamini kembali.

Lantas, Moeldoko menyatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan sodara untuk kita terima menjadi ketua umum," pungkasnya.