Wamenaker menyambut baik atas kerja sama yang dilakukan kedua pihak
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang dan Institut Teknologi Padang.
Penandatanganan yang dilakukan pada Jumat (8/9/2023) di Padang, Sumatera Barat ini bertujuan untuk meningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja.
Wamenaker menyambut baik atas kerja sama yang dilakukan kedua pihak. Ia berharap kerja sama tersebut dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menciptakan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
"Kerja sama yang akan dilaksanakan dalam hal pelatihan dan sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan kesiapbekerjaan bagi lulusan ITP. Dengan dibekali sertifikat kompetensi dari BNSP, para lulusan nantinya dapat lebih cepat memperoleh pekerjaan karena memiliki kompetensi yang diakui secara nasional," ucap Wamenaker.
Ia mengatakan, secara nasional, belum sebagian besar perguruan tinggi yang ada melakukan sertifikasi kompetensi terhadap lulusannya. Sertifikasi kompetensi masih berada di level prodi/departemen yang tertentu saja.
"Langkah ITP yang bekerja sama dengan BPVP Padang ini sudah tepat. Semoga kampus-kampus lain mengikuti langkah ITP," ucapnya.
Wamenaker menyambut baik atas kerja sama yang dilakukan kedua pihak.
Kemenaker menggelar Rembuk Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
Baca Selengkapnya
"1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah."
Baca Selengkapnya
Pelamar PPPK 2023 diingatkan agar tidak lupa untuk mengecek pengumuman hasil tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Baca Selengkapnya
Daftar instansi pemerintah yang buka lowongan kerja tapi sepi peminat.
Baca Selengkapnya
Pelamar CPNS-PPPK 2023 tengah masuk tahap tes seleksi kompetensi dasar (SKD).
Baca Selengkapnya
PKL menjadi peluang bagi siswa kejuruan untuk mendapatkan pengalaman kerja.
Baca Selengkapnya
Pengusaha yang diwakili Apindo DKI menginginkan kenaikan upah minimum berkisar 3-4 persen.
Baca Selengkapnya
Kasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.
Baca Selengkapnya
KPU telah membuktikan profesionalitasnya dalam menjalankan tahapan demi tahapan pemilu.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi