Wagub Yakin Vaksinasi Covid-19 di Banten Bisa Dimulai Desember 2020

Vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi masyarakat Banten disebut-sebut bakal dilakukan Desember 2020 hingga awal Januari 2021. Pemprov Banten tengah mematangkan persiapannya. Seperti pembuatan micro planning dengan dinkes di 8 kabupaten dan kota.

"Insha Allah, bulan depan, bulan Desember, Banten sudah bisa melakukan vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama semoga bisa dilakukan bulan Desember 2020 hingga Januari 2021," kata Wagub Banten, Andhika Hazrumy, dalam keterangan resminya, Selasa (3/11).

Dia menjelaskan, Dinkes Banten sudah mensosialisasikan dan menyusun micro planning dengan dinkes kabupaten dan kota pada 26-27 Oktober 2020. Kemudian mereka harus menyerahkan micro planningnya tanggal 11 November 2020.

Selanjutnya rekapitulasi dan validasi data micro planning dilakukan tanggal 12-16 November. Data tersebut diberikan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tanggal 17 November 2020.

Menurutnya, Banten akan mendapatkan vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat pada awal bulan Desember. Selanjutnya didistribusikan ke 8 kabupaten dan kota.

Vaksinasi Covid-19 nantinya dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta, puskesmas, hingga rumah sakit. Sebelum seseorang divaksinasi, akan dilakukan screening atau pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

"Tentu saja menerapkan protokol kesehatan dan mengoptimalkan kegiatan surveilans Covid-19, termasuk pelaporan secara berjenjang," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberian vaksin Covid-19 kemungkinan akan dimulai pada minggu ketiga Desember 2020. Mundur dari rencana awal yang disebut-sebut akan dimulai November ini.

"Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember," kata Luhut dalam paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, Rabu (4/11).

Luhut mengatakan, saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma. Untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan," katanya yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.

Reporter: Yandhi Deslatama
Sumber: Liputan6.com