Uang yang dikorupsi per tahun bisa atasi kelaparan dunia 80 kali

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, berdasarkan laporan dari In High Commisioner for Human Right terkait panel discussion on the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights yang menjadi salah satu dokumen 5 tahun UNPAC (United Nations Parliamentarians Against Corruption), menggarisbawahi bahwa uang yang dikorupsi tiap tahunnya dapat mengatasi isu kelaparan dunia sebanyak 80 kali.

Uang yang dicuri dari publik juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan lain sebagainya.

"Gugus tugas memandang grand corruption sebagai kejahatan kemanusiaan dan HAM dapat dilakukan melalui wewenang pengadilan nasional atau jurisdiksi internasional," ujar Pramono Anung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12).

Menurut Pramono, gugus tugas DPR antikorupsi akan mendorong pihak-pihak terkait baik secara ke dalam DPR maupun pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai macam referensi aksi. Agar dapat memperluas jangkauan jurisdiksi pengadilan pelaku korupsi.

"Indonesian Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) National Chapter mendukung sepenuhnya langkah para anggota parlemen dunia yang mendesak dunia internasional mengaitkan grand corruption sebagai kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan HAM," jelas Pramono.

Perlu diketahui, gugus tugas DPR antikorupsi sendiri berdiri pada akhir 2012 dengan Ketua Pramono Anung. Gugus tugas telah melakukan kampanye parliamentary awarness tentang antikorupsi melalui sejumlah workshop antikorupsi dengan tema Engaging Parliamentarians in United Nations Convention Againts Corruption dan workshop gugus tugas GOPAC Indonesia dengan tema Funding of Political Campaign and Anti-Money Laundering yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2013 di Jakarta.

Pada bulan September 2013 kemarin, Gugus Tugas menjadi tuan rumah sidang umum South East Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) yg menghadirkan sejumlah narasumber kredibel seperti TII, dan IIDEA. Serta sekaligus mendengar sumbang saran dari anggota Parlemen Asia Tenggara dalam membangun sistem pemilu yang lebih baik.