Temukan korupsi di bawah Rp 1 M, KPK akan 'bisiki' Densus Tipikor
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membicarakan koordinasi dengan pihak Polri terkait Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Hal tersebut dikatakan oleh Wakil ketua KPK, Laode M Syarif. Dia mengatakan pihaknya terus mendukung pembentukan Densus Tipikor.
"Soal Densus Tipikor kami sudah banyak bicara dengan Pak Kapolri, KPK mendukung soal Densus Tipikor itu dan mudah-mudahan mulai makin banyak menangani korupsi di Indonesia akan jadi tertangani dengan baik," ujar Laode di Gedung KPK, Jumat (12/10).
Laode juga menjelaskan dengan adanya usulan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan dengan adanya Densus Tipikor, KPK justru bisa fokus pada kasus-kasus besar. Laode pun mengamini hal tersebut.
Pihaknya kata dia terus berkoordinasi dengan Densus Tipikor jika mendapatkan info terkait kasus korupsi dengan indikasi kerugian keuangan negara dibawah Rp 1 miliar. Hal itu kata dia, sudah tertuang pada pasal 11 Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Pasal ini mengatur bahwa KPK hanya berwenang menangani kasus korupsi dengan indikasi kerugian keuangan negara di atas Rp 1 miliar.
"Ya karena memang sekarang dengan undang-undang itu KPK harus ada syaratnya satu melibatkan penyelenggara negara. Kedua harus di atas satu miliar. Jadi kalau yang kecil-kecil itu walaupun kita dapat informasinya kami serahkan ke Polri," papar Laode.
Laode juga berharap dengan adanya Densus Tipikor bisa menangani dan bergerak membantu memberantas korupsi. Khususnya kata dia, di daerah tingkat desa.
"Mudah-mudahan khususnya ke Polri ini yang di Densus ini yang masif di mana-mana yang kecil bisa tertangani dengan baik," imbuh dia.
Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) merupakan rekan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut dengan adanya Densus, KPK justru bisa fokus pada kasus-kasus besar.
Sementara, Densus akan bergerak membantu memberantas kasus korupsi di daerah hingga tingkat desa.
"Saya berpendapat dengan adanya Densus ini teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar sedangkan densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa," kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Dirut Taspen Antonius Kosasih sebagai Tersangka Korupsi
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnya