Merdeka.com - Hubungan Indonesia dan China sebagai salah satu negara maju, selama ini cukup terjalin baik. Salah satunya adalah dalam proyek pembangunan kereta cepat. Hal ini berjalan seiring disetujuinya tiga poin perjanjian kerja sama yang diajukan oleh pihak Indonesia, seperti pola b-to-b (business to business), tanpa dampingan pemerintah, dan tanpa menggunakan APBN.

Belum lagi, dengan disepakatinya perjanjian kerja sama pembangunan kereta cepat itu, Indonesia juga memberikan izin pembangunan pabrik alumunium kepada China. Hal ini bertujuan agar produksi bauksit menjadi lebih bernilai ekonomis, ketika harus dijual dalam bentuk barang setengah jadi seperti alumunium tersebut.

Namun, hubungan kerjasama yang baik ini tak lantas menjadikan China lebih menghargai Indonesia, terutama dalam masalah kedaulatan batas wilayah. Polemik pencurian ikan dan pelanggaran wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih kerap terjadi, bahkan hingga kasus terakhir di perairan Natuna.

Di tahun 2016 ini saja, untuk kedua kalinya telah terjadi insiden yang melibatkan kapal sipil China dengan kapal militer Indonesia. Pada Jumat (17/6) lalu, patroli TNI AL memergoki 12 kapal ikan asing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.

Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menyatakan, belasan kapal ikan asing tersebut diyakini TNI AL sedang melempar jaring, untuk melakukan pencurian ikan. Hingga akhirnya, kapal KRI Imam Bonjol pun dikerahkan untuk menangkap mereka.

"Kapal TNI meminta agar kapal tersebut mematikan mesin. Baik melalui radio komunikasi maupun pengeras suara. Permintaan tersebut diabaikan dan kapal ikan asing menambah kecepatannya," ungkap Retno saat menceritakan kronologi kejadian di hadapan Komisi I DPR RI.