Sepak terjang Hendropriyono sebelum jadi mahaguru intelijen

Merdeka.com - Kemarin mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mendapatkan anugerah MURI (Museum Rekor Indonesia). Dia diputuskan sebagai mahaguru intelijen pertama di Indonesia dan di dunia. Hendropriyono, mantan Kepala BIN periode 2001-2004 itu dikukuhkan sebagai guru besar bidang intelijen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

Lalu bagaimana sepak terjang Hendropriyono ini? Karir militer lelaki kelahiran Yogyakarta 17 Mei 1945, ini memang moncer. Karir awalnya sebagai komandan pleton dengan pangkat Letnan Dua Infantri di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang kini bernama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, hingga menjabat sebagai Danrem 043/Garuda Hitam pada 1988.

Sementara pengalaman intelijennya dimulai saat dia menjabat direktur pengamanan VIP dan obyek vital dan direktur operasi dalam negeri Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI pada periode 199I-1993, hingga akhirnya dia menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada periode 2001-2004.

Setelah berkarir di militer, Hendropriyono pernah menjabat sebagai sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia periode 1996-1998, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) dalam Kabinet Pembangunan VII, Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi yang kemudian merangkap Menteri Tenaga Kerja.

Namun rekam jejak Hendropriyono tidak selalu bersih. Misalnya dalam catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Lembaga itu memiliki catatan-catatan hitam terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat Hendropriyono menjabat baik saat di militer maupun saat menjabat kepala BIN.

Koordinator KontraS Haris Azhar, menyebut beberapa catatan penting kasus-kasus pelanggaran HAM itu. Misalnya peristiwa Talangsari pada 7 Februari 1989 yang menelan korban jiwa tidak sedikit.

Hendropriyono yang waktu itu menjabat sebagai Danrem 043/Garuda Hitam, bersama pasukannya menyerang kelompok Warsidi di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. "Korban pembantaian 209 orang. Peristiwa itu tidak selesai sampai sekarang," ujar Haris kepada merdeka.com, Rabu (7/5).

Selain itu, Haris juga mengungkap kasus lain yakni kematian aktivis HAM Munir pada 7 September 2004. Munir tewas di dalam pesawat saat perjalanan ke Amsterdam, Belanda. "Saat dia menjabat sebagai kepala BIN, ada kasus Munir meninggal. Dia dibunuh lewat operasi agen-agen intelijen. Kasus itu juga tidak selesai sampai kini," kata Haris.

Dengan catatan-catatan ini, Haris mengimbuhkan, KontraS protes gelar yang diberikan kepada Hendro. "Masak dunia akademik mengakomodir orang yang bermasalah dengan kemanusiaan. Kami juga mempertanyakan," kata Haris.

Haris melanjutkan, soal kasus-kasus HAM yang dituduhkan kepada dirinya, Hendropriyono juga menolak konsep HAM. Dia memiliki Waham, dalam penanganan terorisme konsep HAM itu tidak penting. "Saya melihat ini cukup signifikan, mengganggu proses demokratisasi. Betul itu ada terorisme, tapi dia jawab dengan cara, HAM itu tidak penting. Menurut saya itu kontraproduktif untuk perkembangan demokrasi di Indonesia."

"Harusnya guru besar itu bukan hanya sekadar mengetahui keilmuan di bidang tersebut, tapi juga landasan etik. Saya tidak pernah menemukan tulisan-tulisan akademis yang dia tulis yang mendukung pemberian gelar Guru Besar itu," ujar Haris Azhar menegaskan.