Risma mengaku KPK tengah mengincar sejumlah kasus di Surabaya

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini mengungkap, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik sejumlah proyek dan kasus-kasus tanah di kota yang dipimpinnya.

Beberapa obyek yang masuk radar KPK itu antara lain, proyek pembangunan Pasar Turi dan sengketa Gedung PDAM Surabaya di Jalan Basuki Rahmat. Sedangkan, kasus-kasus tanah yang menjadi perhatian KPK cukup banyak, salah satunya adalah masalah Waduk Wiyung.

"Saat ini, KPK meminta materi-materi kasus itu kepada kami. Bahan materi itu akan digunakan untuk pengembangan penyelidikan oleh pihak KPK," kata Risma di Bali Kota Surabaya, Senin (6/10).

Wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini melanjutkan, ketertarikan KPK untuk menyelidiki beberapa kasus di Surabaya adalah, adanya laporan kasus yang saat ini berada di meja KPK. Sehingga, kata Risma, tercatat ada sejumlah kasus, seperti proyek-proyek pembangunan dan kasus tanah masuk dalam radar KPK.

Untuk kasus proyek pembangunan Pasar Turi misalnya, ketertarikan KPK membidik proyek tersebut karena ada laporan dari para pedagang tentang tarikan uang stan oleh investor. "Kalau Gedung PDAM di Jalan Basuki Rahmat, laporannya itu memang sudah lama, dan baru diselidiki oleh KPK," lanjut dia.

Dengan turunnya tim penyelidik dari KPK ini, alumnus Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) itu mengaku, pihaknya (Pemkot Surabaya) akan bersikap kooperatif.

Bahkan, hari ini (6/10), secara khusus, Risma selaku wali kota menugaskan Sekretaris Daerah, Hendro Gunawan berangkat ke Jakarta dengan membawa data-data yang diminta oleh KPK.

Wali kota yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, dengan turunnya KPK ke Surabaya, nasib para pedagang. Di Pasar Turi bisa segera selesai.

"Kasihan pedagang kalau persoalan ini tidak selesai-selesai. Semoga nanti, KPK dapat membantu memberikan rekomendasi," harapnya.

Meski proyek pembangunan Pasar Turi menjadi incaran KPK, Risma memastikan, tidak akan mempengaruhi niat Pemkot Surabaya untuk mengambil alih Pasar Turi pada 14 Oktober mendatang.

"Sebab, dalam kontraknya memang berbunyi seperti itu. Setelah itu, kita akan evaluasi, berdasarkan masukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun kejaksaan," tandas dia.