Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan hal itu.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, merespons soal DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang mengirimkan surat pernyataan menolak Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) menghitung perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU RI.
Menurut Hadi, ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan hal itu. Hadi belum mau menyampaikan mekanisme yang dia maksud.
"Nanti lah mekanismenya akan kita selesaikan berikutnya," kata Hadi dalam konferensi pers di Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
Meski begitu, dia menyebut tidak akan mengabaikan penolakan PDIP terhadap Sirekap. Namun, kata Hadi situasi kondusif Pemilu 2024 harus tetap dijaga.
"Kita tetap tidak mengabaikan, tapi kita menjaga supaya situasi kondusif ini tetap terjaga. Kalau perlu kita akan koordinasi lebih baik," ucap Hadi.
Diketahui, DPP PDIP mengirimkan surat pernyataan penolakan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Surat yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto pada tanggal 20 Februari 2024 itu, berisi 6 poin.
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan hal itu.
Respons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengaku belum dapat menanggapi lebih lanjut perihal keputusan MK.
Baca Selengkapnya
PDIP tidak pernah memaksa siapapun untuk tetap berada atau memilih keluar.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku belum mengetahui peristiwa tersebut.
Baca Selengkapnya
Hadi Thahjanto menilai, anggapan lonjakan suara PSI yang tak lazim hanya spekulasi.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, Gibran hanya berusaha merangkul kekuasaan bukan merangkul rakyat.
Baca Selengkapnya
KPK segera mengecek terkait dengan aduan dugaan seorang Jaksa KPK melakukan pemerasan terhadap saksi
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi