Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR usul Pemda bikin SOP Satpol PP saat merazia

Pimpinan DPR usul Pemda bikin SOP Satpol PP saat merazia Agus Hermanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyesalkan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merazia warung makan milik Ibu Sueni di Kota Serang. Menurut dia, seharusnya Satpol PP lebih mengedepankan tindakan persuasif dalam menegakkan peraturan daerah (Perda).

"Permasalahannya di sini yang ada saya melihat bahwa pelaksanaan surat edaran dari Bupati tersebut, tidak dijalankan secara persuasif sehingga menimbulkan gejala yang seperti kemarin itu," ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/6).

Politikus Demokrat ini menyarankan pemerintah daerah harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penindakan melalui surat edaran.

"Sehingga kejadian yang kemarin itu, yang paling tepat pemerintah daerah harus membuat S.O.P (standar operasional prosedur) di dalam melaksanakan penindakan daripada surat edaran tersebut , karena kita juga harus melihat walaupun ada cantolan perdanya juga mengakomodir kearifan lokal," ungkapnya.

Agus pun meminta agar Satpol PP juga bertindak adil dalam menjalankan tugasnya. Tak hanya merazia pedagang kaki lima, tapi juga merazia restoran-restoran makanan lain, seperti dalam pusat perbelanjaan atau mal.

"Di mana penindakan harus tidak pandang bulu pada siapa saja, tapi tentunya dilaksanakan dengan sangat persuasif," pintanya.

"Tidak bisa langsung dipangkas seperti itu saja dan itu yang dilaksanakan ya tentunya walaupun itu ada di mal dan di tempat lainnya ya harus kena aturan tersebut," tutup dia.

Sebelumnya aksi Satpol PP saat merazia sejumlah rumah makan di Serang tuai kecaman. Dalam operasi itu petugas Satpol PP Kota Serang tak segan-segan langsung mengambil semua masakan terjual tanpa mengindahkan sang pedagang salah satunya menimpa Ibu Sueni.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Satpol PP Garut Dukung Gibran, Cak Imin Serukan Timnas AMIN Lapor Bawaslu
Satpol PP Garut Dukung Gibran, Cak Imin Serukan Timnas AMIN Lapor Bawaslu

Cak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPRD, Pj Gubernur Agus Fatoni Singgung Potensi Sumber Daya yang Belum Optimal
Rapat Paripurna DPRD, Pj Gubernur Agus Fatoni Singgung Potensi Sumber Daya yang Belum Optimal

Adapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Baca Selengkapnya
Satpol PP Dukung Gibran, TKN: Pertanda Dicintai Rakyat
Satpol PP Dukung Gibran, TKN: Pertanda Dicintai Rakyat

Terlepas dari melanggar aturan, tanda dukungan itu menjadi bukti Prabowo-Gibran dicintai masyarakat.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
PDIP Hitung Kekuatan Parpol Lain untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
PDIP Hitung Kekuatan Parpol Lain untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya