Pesan Komisi X DPR pada Mendikbud Nadiem: Perundungan di Sekolah Semakin Parah
Merdeka.com - Anggota Komisi X Fraksi Demokrat Bramantyo Suwono mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberi perhatian khusus pada aksi perundungan yang terjadi di sekolah. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim.
"Beberapa program sudah luar biasa tapi sepertinya kita sudah harus fokus pada isu perundungan ini agar bisa diselesaikan. Karena menurut saya sudah semakin genting dan parah," kata dia, di Ruang Rapat Komisi X, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).
Sejauh ini, sudah cukup banyak kasus perundungan yang dialami siswa-siswi di sekolah. Termasuk di daerah pemilihannya.
"Beberapa waktu kita dengar ada anak sekolah yang melompat dari sekolah. Ada anak perempuan yang di-bully oleh teman-temannya, di dapil saya di Bogorejo," ungkapnya.
Dia mengakui memang butuh kerja sama banyak elemen masyarakat dalam mengatasi problem tersebut. Meskipun demikian, dia mengharapkan Kemendikbud dapat memainkan peran yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk guru yang juga berperan sebagai orang tua di sekolah.
"Terkadang korban tidak bisa terlihat dari sosoknya mungkin senang-senang saja tapi di dalamnya mereka merasa rapuh dan ini saya dorong kepada guru-guru untuk memiliki komunikasi yang lebih baik dan lebih dekat lagi pada anak muridnya agar bisa tercipta suasana nyaman dan murid bisa lebih terbuka tentang situasi yang dia rasakan," tegasnya.
Setop Perundungan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut menyoroti kasus kekerasan di sekolah ini. KPAI menyesalkan aksi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah saat masih jam belajar.
KPAI juga menyayangkan perundungan terjadi di lingkungan sekolah saat masih jam sekolah, di dalam kelas dan tidak ada pengawasan oleh pihak sekolah, misalnya guru piket. Anak lain di sekitar anak pelaku dan anak korban juga tidak ada yang melaporkan pada guru piket atau guru wali kelas. Tidak ada juga cctv di dalam kelas, sehingga tidak dapat dideteksi oleh pihak sekolah," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, saat dikonfirmasi, Jumat (14/2).
KPAI melihat aksi kekerasan dilakukan anak-anak baik seperti di lingkungan saat ini salah satunya dipengaruhi perkembangan teknologi. Informasi masif di media sosial diterima anak-anak tanpa filter menjadi salah satu pengaruh kekerasan era digital. Oleh sebab itu, KPAI meminta orang tua lebih mengawasi penggunaan media sosial dilakukan anaknya.
KPAI mendorong para orangtua untuk ikut mengawasi media social anak-anaknya, sambil melakukan edukasi kepada anak-anak bagaimana menggunakan media social secara aman dan sehat,"ujar dia.
KPAI juga mendorong sekolah memiliki sistem pengaduan yang melindungi anak korban dan anak pelaku ketika mengadu. KPAI melihat kekerasan di dunia pendidikan juga terus terjadi karena sekolah tidak memiliki sistem pengaduan yang melindungi anak korban dan anak saksi.
Penanganan yang tidak melindungi korban, akan berpotensi kuat kalau pengadu/korban akan makin di bully fisik karena pelaku tidak terima kalau perbuatannya di laporkan kepada pihak sekolah seperti terjadi dalam kasus perundungan di Purworejo ini,"kata dia.
KPAI pun mendorong orang dewasa di sekitar anak juga harus memiliki kepekaan terhadap anak-anak yang mengalami perundungan. Jangan menganggap remeh dampak perundungan, karena dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Anak juga harus dididik berani bicara, berani menolak, speak up!".
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa ekstrakulikuler tak dihapus.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh juga mengucapkan selamat kepada Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih surat terbanyak pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dukungan ini masih menjadi usulan internal setelh merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD.
Baca SelengkapnyaPrabowo syok karena selama mengeyam pendidikan baik di dalam maupun luar negeri tak pernah mendapat nilai rendah.
Baca SelengkapnyaHal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, setiap sekolah telah memandatkan agar memiliki gugus depan pramuka.
Baca Selengkapnya