Penangkapan Djoko Tjandra, ICW Minta Presiden Jokowi Evaluasi Penegak Hukum

Merdeka.com - ICW meminta Presiden Jokowi jadikan momentum tertangkapnya buronan kelas kakap, terpidana kasus korupsi korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Sebagai momen evaluasi lembaga dan kementerian yang masih memiliki pekerjaan rumah dalam penanganan kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Menurut dia, evaluasi kinerja ini dapat meliputi lembaga-lembaga terkait yakni, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Imigrasi), dan Badan Intelijen Negara.

Sebab, tambah ia, apabila tak ada evaluasi atas kejadian Djoko Tjandra tidak menutup kemungkinan bagi buronan korupsi lainnya akan melakukan tindakan serupa dengan yang dilakukan Djoko Tjandra.

"Mesti diingat bahwa Djoko Tjandra ini hanya satu dari sekian banyak buronan yang masih tersebar di beberapa negara. Catatan ICW, masih tersisa 39 buronan korupsi lagi yang belum dapat ditangkap oleh penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK," beber Kurnia pada keterangannya, Jumat (31/7).

Terlebih, Kurnia menyampaikan bedasarkan catatan ICW dari seluruh buronan korupsi di Indonesia telah merugikan negara mencapai angka yang fantastis sebanyak Rp 53 triliun.

Sementara itu, Kurnia secara spesifik mendesak kepada yang bersangkutan dapat kooperatif dalam menjalani masa hukuman, termasuk memberikan informasi yang sebenarnya.

"Secara spesifik ICW mendesak kepada yang bersangkutan untuk turur berikan informasi kepada penegak hukum tentang pihak-pihak mana saja yang turut membantunya dalam pelarian selama sebelas tahun terakhir," tuturnya.

Diketahui pada pemberitaan sebelumnya, Terpidana kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali yang kabur ke luar negeri sejak 2009 itu dijemput langsung oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dari pelarianya di Malaysia

Djoko Tjandra kemudian diboyong ke Indonesia dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Kamis (30/7), untuk menyelesaikan masalah hukum yang menjeratnya.