Pemerintah bantah tak peduli nasib TKI Satinah di Saudi

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyesalkan pandangan masyarakat yang menilai pemerintah tidak merespons masalah hukuman mati TKI di Arab Saudi, Satinah. Menurutnya, segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar Satinah terbebas dari hukuman mati.

"Segala upaya telah terkumpul belasan miliar tetapi masih saja ada orang yang memanfaatkan agar bisa mendapat lebih banyak lagi. APBN tidak ada anggaran untuk itu," ujar Amir di Hotel Bidakara, Jaksel, Selasa (25/3).

Amir menuturkan, masyarakat dan pemerintah harus berkaca pada kasus Darsem, di mana uang Diyat yang diminta jauh lebih murah dibandingkan kasus Satinah.

"Kalau anda mau mengingat sejarah awalnya, dulu kasus Darsem yang waktu kita tebus Rp 4 miliar, sekarang (untuk kasus Satinah) Rp 25 miliar, bayangkanlah," tuturnya.

Satinah binti Jumadi merupakan warga Dusun Mruten Wetan Rt 02/03, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Satinah merupakan salah seorang TKI yang mendapat vonis hukuman mati oleh pengadilan Buraidah, Arab Saudi.

Kasus Satinah sendiri bermula ketika dirinya ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan terhadap majikan perempuannya, Nura, Al Gharib di wilayah Gaseem Arab Saudi dan melakukan pencurian uang sebesar 37.970 riyal pada bulan Juni 2007.

Ketika itu Satinah mengakui perbuatannya dan dipenjara di Kota Gaseem sejak 2009 dan hingga kasasi pada 2010 Satinah diganjar hukuman mati. Seharusnya Satinah menghadapi algojo pada bulan Agustus 2011, akan tetapi tenggat waktu diperpanjang hingga tiga kali yaitu Desember 2011, Desember 2012 dan Juni 2013.

Pihak keluarga korban menyatakan akan memberikan maaf asal mendapat imbalan diyat 10 juta riyal dalam jangka waktu satu tahun dua bulan terhitung sejak 23 Oktober 2011, yaitu 14 Desember 2012.

Setelah perundingan, pihak keluarga korban yang dibunuh Satinah telah memberikan batas waktu sampai dengan Desember 2012 untuk diyat (uang darah) sebesar 10 juta riyal atau Rp 21 miliar.