Panglima TNI Wanti-Wanti Netralitas Prajurit: Jangan Sampai Dekat 2024 Langgar Hukum
Merdeka.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mewanti-wanti seluruh jajarannya agar menjaga netralitas memasuki pesta demokrasi. Salah satunya agar tidak terlibat dalam politik praktis jelang Pemilu 2024.
"Kemudian menjelang Pemilu, kita tegaskan lagi supaya personel TNI tidak terlibat politik praktis. Netralitas TNI sudah menjadi amanah Undang-Undang yang harus kita patuhi," kata Yudo saat Rapim TNI di Jakarta, Kamis (9/2).
Oleh karena itu, Yudo mengingatkan dasar sikap netralitas TNI telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Perintah presiden sebagai panglima tertinggi harus kita laksanakan. Yang terpenting netralitas TNI adalah harapan seluruh rakyat yang harus kita junjung tinggi," ujar dia.
Yudo Ingatkan Prajurit Amankan dan Jaga Kondisi Keamanan Masyarakat
Terlebih, Yudo mengingatkan seluruh jajarannya untuk bersiap mengamankan dan menjaga kondisi keamanan di masyarakat. Mengingat, telah masuknya tahun politik, maka seluruh prajurit TNI harus paham akan sikap netralitas jangan sampai melakukan pelanggaran.
"Tahun 2023 sudah berjalan terus. Jadi dari sekarang harus sudah antisipasi memberikan pemahaman kepada prajurit, memberi pemahaman juga kepada keluarga," tutur dia.
Sehingga jenderal bintang empat tersebut memperingati kepada seluruh prajurit TNI untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan personal maupun institusi.
"Jangan sampai nanti begitu mendekat 2024 mereka belum paham, melakukan hal-hal yang melanggar hukum, rugi sendiri. Sehingga dari sekarang ini harus sudah dimulai diberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka," ujar dia.
Ikuti perkembangan terkini/terupdate seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaPenyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001.
Baca SelengkapnyaKasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaPresiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaBerikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya