Panglima TNI dan Kasad Kompak Dampingi Menhan Rapat dengan Komisi I DPR
Merdeka.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Turut hadir dalam rapat itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman.
Pantauan merdeka.com, Senin (26/9), Andika Perkasa dan Dudung kompak datang bersama. Anggota DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan rapat kerja ini bakal membahas anggaran tahun 2023.
"Jadi hari ini ya jadwalnya kita akan rapat untuk diskusi menyelesaikan masalah anggaran tahun 2023 yang akan datang, jadi ini harus diketok," kata TB Hasanuddin, kepada wartawan, Senin (26/9).
Dia menegaskan, dalam rapat kerja kali ini tidak ada pembahasan lain. Namun, tak menutup kemungkinan jika ada masalah lainnya yang ingin dibicarakan.
"Kalau jadwalnya, anggaran saja. Tapi mungkin bisa saja berkembang kepada masalah-masalah lain, dalam artian pertanyaan-pertanyaan sekitar pertahanan," ucapnya.
Terkait kehadiran Andika Perkasa dan Dudung pada rapat tersebut, TB Hasanuddin yakin tidak ada permasalahan disharmonisasi di antara mereka.
"Memang tidak ada, saya sudah bicara Pak Dudung hadir, tanda tidak ada masalah. Memang tidak ada, saya sudah bicara baik dengan panglima maupun dengan Kasad, saya jamin tidak ada masalah," tegasnya.
Rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, digelar secara tertutup. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menanyakan kepada forum apakah rapat digelar secara terbuka atau tertutup. Termasuk pada Prabowo, Andika dan Dudung.
Semuanya kompak sepakat rapat digelar secara tertutup.
"Rapat dapat kita buka, kami tanyakan dulu kepada forum ini apakah rapat ini dibuka dengan sifat tertutup atau terbuka? tertutup? saudara Menhan? tertutup," tanya Meutya.
"Tertutup," jawab Prabowo.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, memastikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) juga bisa menempati jabatan strategis di TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaPOM TNI dan Propam Polri menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) tahun anggaran (TA) 2024
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca Selengkapnya