Panas dingin suksesi ketum di muktamar NU dan Muhammadiyah

Merdeka.com - Dua ormas Islam besar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tahun ini menggelar hajatan akbar, muktamar alias konferensi atau kongres tingkat nasional. Masing-masing memiliki agenda utama yang sama, yaitu suksesi ketua umum.

Hajatan NU dan Muhammadiyah memang menyedot perhatian luas. Maklum, ormas yang sudah berumur senior ini bisa dikatakan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Tidak cuma di lingkup nasional, tetapi juga sampai struktur terkecil di tatanan masyarakat.

Maka tidak heran banyak kepentingan-kepentingan dibawa saat muktamar. Seperti di muktamar NU, tensi panas jelang muktamar begitu terasa. Adanya perbedaan pendapat terkait mekanisme pemilihan ketua umum PBNU menjadi salah satu penyebabnya.

Munculnya perbedaan di internal NU berawal keputusan forum ulama yang digelar PBNU di Jakarta, bahwa pemilihan ketum PBNU menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi (ahwa). Dalam bahasa Indonesia bermakna musyawarah mufakat, atau dalam konteks pemilihan merupakan mekanisme memilih pimpinan melalui perwakilan tim formatur.

Ketua Panitia Lokal Muktamar NU, Saifullah Yusuf mengatakan sistem ahwa berdasarkan amanah alamarhum KH Sahal Mahfudz sebelum meninggal dunia, 24 Januari 2014 lalu.

Menurut Gus Ipul, sapaan Saifullah, gagasan ahwa oleh mantan Rais Aam PBNU ini belajar dari Muktamar NU ke 32 di Makassar Tahun 2010.

"Ini sudah melalui proses panjang. Pencetus ide ahwa di Muktamar Jombang ini adalah almarhum Kiai Sahal. Sebelum meninggal, beliau tidak ingin muktamar kali ini seperti di Makassar, yang mirip Pilkada," kata Gus Ipul, Kamis (23/7).

Sehingga, sistem ahwa dinyatakan resmi sebagai cara memilih rais aam atau ketua umum di muktamar, dalam Munas Alim Ulama di Jakarta, 15 Juni 2015.