Nusron Wahid: Golkar harusnya pecat dulu Pak JK

Merdeka.com - Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Nusron Wahid mempertanyakan sikap partainya yang tidak berani memecat para petinggi partainya yang mendukung pasangan capres dan cawapres Jokowi - JK. Menurut dia, seharusnya yang lebih dulu dipecat, yakni Jusuf Kalla yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar.

"Harusnya yang dipecat Jusuf Kalla dia masih anggota Golkar dan mantan ketua Golkar. Pecat dulu Pak JK," Nusron kepada wartawan di Senopati Suites Apartment, Jalan Senopati Raya, No 41, Jakarta, Selasa (24/6) malam.

Nusron menambahkan, partai pimpinan Aburizal Bakrie ini dinilai masih tebang pilih. Nusron mengatakan, elite petinggi Golkar seperti Suhardiman, Ginadjar Kartasasmitha, dan Fahmi Idris yang juga mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo - Hatta juga harus dipecat.

"Setelah itu pecat-pecat yang lain. Baru kita ini yang dipecat. Ini berarti ada diskriminasi politik," tuturnya.

Nusron mengaku geram atas keputusan pengurus partainya yang dianggap telah menghilangkan asas demokrasi. Kendati demikian, Nusron bersama Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang akan menempuh jalur hukum apapun agar tidak semena-mena memecatnya.

"DPP Golkar dan Oknum DPP Golkar sudah keluar koridor demokrasi. Karena itu kami persoalkan dan lawan secara hukum dan politik," imbuhnya.

Sebelumnya, tiga Politisi Partai Golkar Agus Gumiwang, Poempida Hidayatullah dan Nusron Wahid angkat bicara terkait soal pemecatan partainya yang mendukung pasangan capres dan cawapres Jokowi - JK. Menurut mereka, pemecatan ini telah melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO).

"Kami sudah mendapatkan surat barang kali, Poempida juga bawa, saya punya suratnya. Ternyata Isi suratnya yang kami terima sama, hanya bedanya nomor dan nama yang beda. Kalau saya nomor suratnya 333, Pak Yusron 334, dan Pak Poempida 335 yang kami terima," ujar Agus Gumiwang, di tempat yang sama.

Seharusnya proses mekanisme partai, kata Agus, dia dan kedua rekannya lebih dulu diberi surat peringatan dan teguran dari DPP Partai Golkar. "Kami belum pernah menerima surat itu."

"Oleh sebab itu karena, kami menganggap pemecatan, ketiga ini pilihan pasangan Jokowi- Jusuf Kalla. Ini tertera surat DPP Golkar," lanjutnya.