MK tegaskan calon presiden harus diajukan parpol

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) harus diajukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Hal itu tertuang dalam putusan yang menolak permohonan uji materi Pasal Pasal 1 ayat 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat 1, Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.

"Permohonan pengujian konstitusionalitas pasal-pasal tersebut ditolak," ujar Ketua MK Mahfud MD membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pemohon memberikan dasar yang tidak tepat dalam mengajukan permohonan ini. Pemohon menggunakan dasar berupa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak warga negara atas penghidupan, sementara pasal-pasal yang dimohonkan lebih terkait pada mekanisme pengajuan calon presiden dan wakil presiden.

"Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur hal yang sama dengan ketentuan pasal dan atau ayat UU Nomor 42 Tahun 2008, sehingga tidak tepat atau tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengujian dalam perkara dimaksud," ujar hakim konstitusi Anwar Usman.

Selain itu, MK juga menilai alasan pemohon yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh golongan buruh, petani, kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia tidak masuk akal. "Keberadaan parpol sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sudah berlaku universal dan sudah menyediakan tempat terhadap golongan-golongan yang dimaksud oleh pemohon.

Permohonan ini diajukan oleh Presiden Komite Pemerintahan Rakyat Independen (KPRI) Sri Sudarjo. Dia menuding parpol tidak berhak mengajukan calon presiden karena tidak mewadahi kepentingan rakyat secara luas.