Sambangi KPU, Mahkamah Konstitusi Soal Tahapan Pemilu 2024 Usai Penetapan Hasil
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono membenarkan, pihaknya mendatangi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam rangka berdiskusi tahapan Pemilu selanjutnya usai penetapan yang dijadwalkan 20 Maret mendatang.
“Jadi kan ada gambaran, simulasi, skenario, sesuai tahapan paling lambat 20 Maret akan mengumumkan. Artinya MK harus siap setelah 20 Maret proses penerimaan pengajuan (untuk Perselisihan Hasil Pemiihan Umum) yang kemungkinan akan dijeda libur lebaran,” kata Fajar di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (26/2).
Fajar memastikan, MK tidak ada kendala terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Secara kesiapan, MK akan siap kapan pun mengikuti pengumuman final hasil Pemilu dari KPU.
“Kalau tanggal 20 Maret mengumumkan, pengajuan permohonan 3 hari kerja (hari libur tidak dihitung). Artinya, 20,21,22 Maret langsung diregistrasi sidang. Proses sidang 14 hari setelah diregistrasi itu MK harus sudah memutus,” ungkap Fajar.
Sebagai, masa kerja sidang 14 hari kerja adalah untuk sengketa Pilpres. Sesuai payung hukum, usai sengketa Pilpres, MK akan menyidangkan sengketa untuk Pemilu Legislatif (Pileg).
“Kalau Pileg usai diregistrasi, 30 hari kerja baru putus. Jadi kemungkinan ada 2 gelombang besar. Pertama pilpres. Kedua, pileg itu di sekitar Juni,” Fajar menandasi.
Diketahui, saat ini rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara berjenjang sedang dilaksanakan. Seperti di tingkat kecamatan masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 2 Maret 2024.
Senada dengan itu penghitungan suara berjenjang juga sudah dilakukan oleh Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) yang sudah diselesaikan pada 22 Februari 2024. Rapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilakukan hingga 5 Maret 2024 dan untuk tingkat provinsi akan dilakukan hingga 10 Maret 2024.
Maka, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional dan sekaligus puncaknya penetapan hasil Pemilu secara nasional dijadwalkan dari 22 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024.
Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu
Baca Selengkapnya
Mereka menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Konsolidasi persiapan menghadapi sengketa dilakukan pihak KPU sejak Minggu hingga Selasa (26/3).
Baca Selengkapnya
Hal ini berkaitan gugatan yang dilakukan pasasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar Mahfud ke MK
Baca Selengkapnya
Bagi pihak yang merasa keberatan hasil Pemilu 2024, dapat segera melaporkan ke MK dalam kurun waktu 3X24 jam.
Baca Selengkapnya
KPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.
Baca Selengkapnya
"Besok kesimpulan akan kita sampaikan," ujar Anggota KPU RI, Mochamad Afifuddin
Baca Selengkapnya
Sehingga proses pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi