Menkum HAM segera hentikan program kuliah S2 LP Sukamiskin
Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan adanya program kuliah S2 untuk para narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung. Yasonna meminta program tersebut dihentikan segera.
"Saya sudah suruh diberhentikan," ujar Yasonna di kantornya, Jumat (5/12).
Yasonna mengaku sudah memanggil Kanwil, Kalapas Sukamiskin kemarin untuk mereview program kuliah S1 untuk narapidana kasus lainnya selain korupsi. Menurut Yasonna, lebih baik membuat program kuliah S1 untuk para narapidana kasus narkotik, kriminal yang melakukan kejahatan di luar keinginannya.
Apalagi, banyak narapidana koruptor yang sudah mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
"Itu kan program yang lama. Saya kan tidak mau mengkritik, dalam arti saya bilang direview untuk tujuan kita bukan yang itu karena mereka (narapidana koruptor) kan sudah S1," ujarnya.
Yasonna menegaskan tidak akan membiarkan LP Sukamiskin memberikan fasilitas kuliah S2 kepada narapidana koruptor. Yasonna justru berencana akan membuat program kuliah S1 untuk para napi yang lain.
"Saya sudah minta direview (pemberian kuliah gratis S2 untuk koruptor) dan itu pasti sih tidak bisa lagi. Pesan saya kemarin tidak!," imbuhnya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang kemudian bakal kembali digulir dengan agenda yang sama pada pekan depan.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaSelain masyarakat marjinal, program makan siang gratis yang dia tawarkan kepada pengusaha juga akan meringankan kinerja pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca SelengkapnyaPemecatan ini disampaikan dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) KY pada Selasa (30/4).
Baca SelengkapnyaGus Yahya mengingatkan, istigasah merupakan penanda tonggak perjuangan NU dalam mewujudkan kemaslahatan untuk semesta
Baca SelengkapnyaHakim tidak menerima dalih Syahrul Yasin Limpo soal dijadikan tersangka karena Firli Bahuri
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaSuharso mengaku masih belum dapat membicarakan lebih jauh terkait sumber dana untuk program makan siang dan susu gratis.
Baca Selengkapnya