Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mahfud MD Wanti-Wanti Polri: Kencangkan Ikat Pinggang, Tahapan Pemilu Sudah Masuk Masa Krusial

Mahfud MD Wanti-Wanti Polri: Kencangkan Ikat Pinggang, Tahapan Pemilu Sudah Masuk Masa Krusial<br>

Mahfud MD Wanti-Wanti Polri: Kencangkan Ikat Pinggang, Tahapan Pemilu Sudah Masuk Masa Krusial

Mahfud mengingatkan anggota Polri mempersiapkan diri sejak ini mengantisipasi gangguan Pemilu 2024.

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut Polri akan banyak menghadapi kasus pelanggaran mulai dari kesiapan hingga keamanan di Pemilu 2024. Mahfud mengingatkan anggota Polri mempersiapkan diri sejak ini mengantisipasi gangguan Pemilu 2024.

"Seluruh aparat kepolisian yang bertugas di pusat maupun di wilayah-wilayah harus segera mengencangkan ikat pinggang, karena tahapan pemilu saat ini sudah memasuki masa yang krusial," kata Mahfud saat memberikan sambutan Rapat Kordinasi (Rakor) Polri Operasi Mantap Brata 2024-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

Mahfud MD Wanti-Wanti Polri: Kencangkan Ikat Pinggang, Tahapan Pemilu Sudah Masuk Masa Krusial

Mahfud memprediksi akan ada beberapa aspek kerawanan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Gangguan itu di antaranya aspek kesiapan, pelanggaran dan keamanan.

Menurut Mahfud, untuk kesiapan aspek mencakup distribusi logistik hingga kesehatan penyelenggara Pemilu.

Mahfud mengatakan, kondisi kesehatan penyelanggaraan Pemilu kerap menjadi masalah saat distribusi logistik.

"Sering jadi berita yang kadang kala mencemaskan karena kadang kala ada pengadangan, bencana alam pada waktunya ada pemalsuan di tengah penyelenggaraan, ini mestinya sudah diperhatikan betul," ujar Mahfud.

Selain kesehatan penyelenggara yang mengganggu pendistribusian logistik Pemulu, Mahfud menambahkan, kondisi cuaca juga perlu diantisipasi.

Mahfud MD Wanti-Wanti Polri: Kencangkan Ikat Pinggang, Tahapan Pemilu Sudah Masuk Masa Krusial

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dikatakan Mahfud, diprediksi awal musim hujan secara umum terjadi November 2023 dan puncaknya Januari dan Februari.

"Ini mungkin terjadi banjir di mana-mana sehingga bisa mengganggu logistik, persiapan teknis, dan sebagainya. Di sini Polri diharapkan mengantisipasinya," tegas Mahfud.

Terkait aspek pelanggaran, Mahfud mengingatkan korps Bhayangkara perlu ada komitmen untuk penindakan secara tegas. Mengingat pesta demokrasi akan diselenggarakan di tingkat provinsi hingga desa dan kecamatan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menggambarkan permasalahan Pemilu, di mana MK banyak menerima kasus perubahan data suara.

"Dulu kan banyak perubahan suara itu di antara para caleg, partai yang sudah jelas kalah menggabungkan suaranya ke sesama kalah. Lalu menandatangani itu yang tadinya tidak dapat jadi dapat, itu yang sering terjadi perkara di Mahkamah Konstitusi," kata Mahfud.

Sementara terkait dengan aspek keamanan, Polri diharapkan dapat fokus mengantisipasi ancaman kekerasan, perusakan fasilitas penyelenggara Pemilu. Sebab menurut Mahfud, kasus keamanan hingga saat ini sudah terjadi.

"Sampai sekarang sudah banyak contohnya, kantor KPU, kantor bupati bahkan kantor kecamatan dibakar dirusak. Kemudian yang banyak lagi serangan Siber, terhadap IT dan bencana-bencana lain," kata Mahfud.

Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Kapolri dan Panglima TNI Kompak Serukan Pemilu Damai
Kapolri dan Panglima TNI Kompak Serukan Pemilu Damai

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Yudo Margono mengajak semua pihak mengawal pemilu 2024 agar berjalan aman dan damai.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, PKS: Pilihan Bagus, Berkelas
Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, PKS: Pilihan Bagus, Berkelas

PKS menilai, Mahfud memiliki rekam jejak mumpuni. Pernah menjadi hakim MK hingga anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TNI Buat 11 Larangan di Pemilu 2024, Cak Imin: Jangan Cuma Petinggi, Tapi Seluruh Prajurit
TNI Buat 11 Larangan di Pemilu 2024, Cak Imin: Jangan Cuma Petinggi, Tapi Seluruh Prajurit

Cak Imin mendukung komitmen TNI netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Tegaskan Peran Penting Pemilih Pemula di Pilpres 2024
TPN Ganjar-Mahfud Tegaskan Peran Penting Pemilih Pemula di Pilpres 2024

Pemimpin harus bisa menjanjikan keadilan bagi seluruh anak muda, tidak hanya yang berada di kota melainkan juga di pelosok daerah.

Baca Selengkapnya
Teken MoU dengan Kapolri, Panglima TNI Siap Bantu Jaga Keamanan & Ketertiban Pemilu 2024
Teken MoU dengan Kapolri, Panglima TNI Siap Bantu Jaga Keamanan & Ketertiban Pemilu 2024

""Sudah tugasnya TNI, membantu Polri dalam pengamanan dan keterlibatan masyarakat," kata Panglima TNI.

Baca Selengkapnya
Persatuan Purnawirawan Polri Sepakat Dukung Paslon Ganjar-Mahfud
Persatuan Purnawirawan Polri Sepakat Dukung Paslon Ganjar-Mahfud

Gatot menuturkan, saat ini lebih dari 100 anggota di PP Polri.

Baca Selengkapnya
Mahfud Ogah Jadi ‘Ban Serep’ Jika Menang Pilpres: Saya dan Pak Ganjar Sepakat Bagi Peran
Mahfud Ogah Jadi ‘Ban Serep’ Jika Menang Pilpres: Saya dan Pak Ganjar Sepakat Bagi Peran

Mahfud mengaku akan mengambil peran pada persoalan hukum dan penegakan korupsi jika menang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Ingatkan Polri Harus Tolak Perintah Pasang Baliho Capres-Cawapres: Masyarakat Tahu!
DPR Ingatkan Polri Harus Tolak Perintah Pasang Baliho Capres-Cawapres: Masyarakat Tahu!

Mabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya