Luhut: Jangan bikin gaduh, bantu kita menyelesaikan kasus HAM

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan meminta penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu tidak diperdebatkan. Kepada berbagai pihak dia mengimbau untuk mendukung penanganan ini.

"Kita enggak usah gaduh. Dulu bertahun-tahun tahun enggak diselesaikan kita selesaikan, jangan bikin gaduh juga. Bantu kita juga untuk menyelesaikan," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/5).

Luhut membantah dugaan publik terhadap pemerintah yang ingin melindungi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagaimana opini yang beredar selama ini, pemerintah dianggap berpihak kepada PKI lantaran menggelar Simposium Nasional yang membongkar fakta pelanggaran HAM masa lalu hingga perintah presiden untuk mencari makam korban pembantaian.

"Tidak ada pikiran ke situ (melindungi PKI) sama sekali. Saya ulangi, tidak ada pikiran ke situ. Tadi pikiran kembali masalah kemanusiaan supaya kita tuntasin dan bangsa ini biarlah kembali rekonsiliasi jangan lagi menengok masa lalu," tegasnya.

Luhut mengaku telah mendapat data daftar pemakaman massal. Data itu kemudian akan ditindaklanjuti untuk mencari makam korban pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah akan membuktikan simpang siurnya jumlah korban pelanggaran HAM yang menyebut sekitar 500 ribu hingga satu juta orang di berbagai wilayah Jawa dan Bali.

"Kalau nanti sudah melihat itu semua, kita mungkin sampai pada angka berapa, ya sudah, tutup. Kita tinggal mencari kalau masih ada yang bisa yudisial ya kita yudisial, kalau yang tidak bisa, sudah, non-yudisial. Tapi intinya, tadi Bapak Presiden menekankan, ini diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan," pungkasnya.