KY sebut kekhawatiran MK soal Todung dan Refly tak proporsional
Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) menyebut kekhawatiran Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ditunjuknya dua orang advokat menjadi anggota panitia seleksi hakim konstitusi unsur pemerintah, Todung Mulya Lubis dan Refly Harun tidak beralasan. Ini lantaran kekhawatiran itu disampaikan oleh MK sendiri dan bukan oleh dewan etik.
"Seharusnya yang tepat menyuarakan itu dewan etik sebagai pengawal etik hakim MK," ujar Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri di Jakarta, Senin (15/12).
Taufiq mengatakan pansel yang dibentuk oleh Presiden sudah memenuhi empat prinsip seperti disyaratkan oleh Undang-undang (UU) MK. Keempat prinsip tersebut adalah akuntabel, objektif, transparan, serta partisipatif.
"Berbeda dengan pansel dari Mahkamah Agung (MA)," kata Taufiq.
Lebih lanjut, Taufiq membandingkan seleksi hakim konstitusi dengan seleksi hakim agung. Dia mengakui dalam seleksi tersebut memang tidak melibatkan advokat untuk menjaga agar seleksi dapat berjalan secara objektif dan akuntabel.
"Di seleksi calon hakim agung kami tidak libatkan advokat sebagai tim penilai karena potensi bertemu di sidang, maka KY libatkan mantan hakim agung dan pakar," kata dia.
Meski demikian, terang dia, hal ini bukan berarti advokat tidak dapat independen jika menjadi pansel. Sehingga, dia menilai sebenarnya alasan MK untuk menolak Todung dan Refly dapat dipahami.
"Bukan berarti individu advokat tidak independen, tapi cara itu untuk menghindari kesan konflik kepentingan di suatu saat," ungkap dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaBEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKeberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya