KPK terus selidiki keterlibatan anak Aguan di suap Raperda zonasi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini masih menyelidiki keterlibatan komisaris PT Agung Sedayu Richard Halim Kusuma, dalam kasus suap proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Saat ini KPK menetapkan status cegah untuk Richard.

Penyidik KPK menilai keterangan Richard diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Hal itu lantaran nama Richard disebut sempat mengadakan pertemuan dengan Sanusi dan Ariesman.

Richard pun sudah dua kali diperiksa sebagai saksi atas Sanusi. Pemeriksaan Richard pun sebagai mantan Komisaris PT Agung Sedayu dengan salah satu anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah, selaku pengembang proyek reklamasi.

"Belum ada. Ya kita mendalami pertemuannya itu ngapain. Kemudian ada fakta yang baru yang bisa diungkapkan apa enggak. Saya terus terang belum bisa mengungkapkan secara detail mengenai itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/5).

Lalu saat ditanya soal tindak lanjut KPK setelah mendapat keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Agus lagi-lagi mengaku belum mendapat laporan terbaru dari anak buahnya atau langkah selanjutnya yang akan diambil

"Saya belum dapat laporan dari yang terakhir. Kan kemarin juga periksa Pak Ahok. Yang penting anak-anak itu mengumpulkan fakta baru dan alat bukti," klaimnya

Meski begitu, Agus menyebut saat ini pihaknya sudah mengantongi bukti dan temuan baru terkait kasus suap proyek reklamasi pantai utara Jakarta itu setelah memanggil sejumlah saksi.

"Masih terus berkembang. Banyak temuan-temuan baru. Mungkin nanti ada tindak lanjut. Kita masih kumpulkan fakta, bukti," pungkas Agus.

Baca juga:

KPK kembali periksa anak Aguan untuk kasus suap perda reklamasi

Lulung desak Ahok ungkap anggaran Rp 6 M Podomoro gusur Kalijodo

USD 10.000 di rumah Sanusi uang panas atau untuk jaga-jaga?

Kasus raperda zonasi, KPK periksa direktur legal Agung Podomoro Land

Ahok ngaku dicecar KPK soal asal muasal kewajiban 15% pengembang (mdk/eko)