Lulung desak Ahok ungkap anggaran Rp 6 M Podomoro gusur Kalijodo

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) geram mendapat kabar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituding barter dengan PT Agung Podomoro Land untuk gusur kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Lulung menduga dana itu untuk Corporate Social Responbility (CSR).

"Mungkin itu dana CSR. Tanyakan langsung ke Pak Ahok, nanti Pak Ahok tersinggung lagi sama saya," kata Lulung di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/5).

Politikus PPP tersebut menegaskan, harusnya Ahok transparan terkait dana itu. Bahkan menurutnya terkait hal tersebut tidak pernah dikomunikasikan Ahok dengan DPRD.

"Memang harus diketahui DPRD sebenarnya. Tapi-tapi saya enggak tahu apa yang dilakukan," tuturnya.

Lulung juga menjelaskan bahwa dana CSR harusnya tak bisa tiba-tiba digunakan. Menurutnya harus dialokasikan dalam APBD terlebih dahulu.

‎"Harusnya kalau itu merupakan CSR, harus kembali dulu kepada kita, jadikan APBD dulu baru diselenggarakan. Tidak serta-merta," pungkasnya.

Sementara, isu yang beredar menyebutkan bahwa PT Agung Podomoro Land bersedia membiayai penertiban kawasan Kalijodo sebagai barter dengan pemberian izin reklamasi di Teluk Jakarta. Keterlibatan Podomoro dalam penertiban Kalijodo terkuak setelah KPK menggeledah kantor raksasa properti itu dan menemukan dokumen proyek pada 1 April lalu.

Selain itu, Komisi menemukan 12 proyek lain baik yang sedang dikerjakan maupun sudah selesai, seperti pembangunan rumah susun sewa sederhana di Daan Mogot, Jakarta B.