Korupsi Pertamina, Bareskrim cek lokasi penanaman 100 juta pohon

Merdeka.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri berencana bakal meninjau lokasi penanaman 100 juta pohon. Hal itu mengacu terhadap kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Pertamina Foundation.

"Lokasi penanaman tersebut tersebar di sejumlah daerah di Indonesia, antara lain Bandung dan Jakarta Utara," ujar Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Pencucian Uang Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Golkar Pangarso di Mabes Polri, Jumat (11/9).

Kedatangan penyidik, lanjut Golkar, untuk mengecek kebenaran petani mendapatkan bibit yang dibeli menggunakan dana dari program tersebut.

"Mekanisme program itu kan yayasan kasih uang ke sukarelawan, lalu sama relawan uang itu untuk beli bibit pohon dan didistribusikan ke petani. Nah kita akan cek sampai ke lokasi penanaman dan para petaninya, sesuai atau tidak," paparnya.

Selain itu, untuk kasus ini sendiri penyidik baru saja melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi.

"17 orang saksi itu terdiri dari 16 orang sukarelawan program CSR dan satu dari direktur keuangan Pertamina Foundation," tutupnya.

Sebelumnya, Komjen Budi Waseso saat masih menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri sempat mengungkapkan bahwa status kasus dugaan korupsi Pertamina Foundation telah dinaikkan menjadi Penyidikan. Ketika itu, penyidik telah menetapkan Nina Nurlina sebagai tersangka.

Nina merupakan salah satu calon pimpinan KPK pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pertamina Foundation. Kasus korupsi Pertamina Foundation diduga terjadi pada program penanaman 100 juta pohon di seluruh Indonesia.

Dari sejumlah dokumen yang disita penyidik ditemukan pencairan dana CSR senilai ratusan miliar rupiah guna mendanai program tersebut. Dalam pelaksanaannya sendiri melibatkan para sukarelawan aksi menanam pohon.

Penyidik menduga terjadi penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan dalam program itu. Dalam kasus ini, total kerugian negara dari program itu diperkirakan Rp 226,3 miliar. Namun, penyidik masih membutuhkan analisis dari lembaga audit.