Korban kekerasan GAM di Aceh masih menunggu keadilan

Merdeka.com - Para korban dan kekerasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga saat ini masih menunggu pihak berwenang Indonesia untuk menyediakan keadilan. Karena itu, banyak orang yang masih menderita akibat konflik tersebut.

"Para keluarga korban masih tidak tahu apa yang terjadi kepada orang hilang yang mereka cintai. Sementara mereka yang bertanggung jawab hidup bebas," ujar Deputi Direktur Asia-Pacific dari Amnesty International, Isabelle Arradon dalam laporannya yang berjudul 'Saatnya menghadapi masa lalu' (Time to face the past), di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (18/4).

Isabelle menambahkan Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia lainnya telah mendokumentasikan serangkaian kejahatan yang dilakukan di Aceh. GAM juga melakukan penyanderaan dan pembunuhan terhadap mereka yang dianggap berhubungan dengan pemerintah.

"Banyak kejahatan atau kekerasan ini merupakan kejahatan di bawah hukum internasional. Untuk itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadili para pelaku," katanya.

Konflik Aceh bermula pada tahun 1976, dan memuncak selama operasi-operasi militer antara 1989 sampai perjanjian damai 2005. Untuk damai, dibutuhkan banyak korban dan kerusakan terhadap penduduk di Aceh.

Perjanjian damai 2005 menyerukan pembentukan yang baik suatu pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bagi Aceh. Namun, keduanya hingga kini belum ada sehingga sulit bagi para pelaku dibawa ke muka hukum secara serius.

"Para korban yang berbicara dengan kami senang dengan relatifnya stabilitas sejak perjanjian damai 2005. Tetapi mereka tidak bisa mengerti mengapa hak mereka atas kebenaran dan keadilan tidak dihargai," tutur Isabelle.