Ketua DPP PKB dan Stafsus Menteri PDT bersaing kawal proyek

Merdeka.com - Deputi I Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi, mengungkap adanya persaingan antara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Muamir Muin Syam, dan Staf Khusus Menteri PDT Sabilillah Ardie. Menurut dia, Teddy bahkan mengaku kepadanya sempat diancam oleh Ardie bakal melepas 'kawalan' terhadap proyek tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor bila Teddy beralih ke Muamir.

Fakta itu terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Hadi, dibacakan oleh penasihat hukum Teddy, Effendi Saman, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/9). Dalam BAP, Hadi mengaku pada 27 Mei dia menghadap Sekretaris Menteri PDT, Muhammad Nurdin, di ruangannya. Saat itu, Nurdin memaparkan pembagian jatah 'pengawalan' anggaran APBN-P 2014 di Kementerian PDT. Menurut Hadi, Nurdin hanya memberikan Ardie jatah pengawalan anggaran khusus di Deputi V. Sementara deputi lain dikawal Muamir.

"Dari komposisi itu, Ardie sempat menakuti Teddy ingin melepaskan pengawalan alokasi anggaran yang diserahkan kepada Ardie. Maksudnya adalah supaya Teddy tidak pindah ke orang lain," kata Effendi saat membacakan BAP Hadi.

Kemudian, masih dalam BAP Hadi, sekitar 10 Juni Hadi bertemu dengan Nurdin dan mengklarifikasi ihwal persaingan Ardie dan Muamir. Effendi lantas bertanya maksud ancaman Ardie kepada Teddy.

"Ini saya terima info langsung dari Teddy. Seperti tadi dalam konteks Rp 290 juta, terdakwa menyampaikan kalau tidak memberikan maka tidak akan diproses APBN-P nya. Konteks menakuti dalam hubungan itu. Jadi bisa dipertahankan," kata Hadi.

"Kemudian soal persaingan Muamir dan Ardie?" Tanya Effendi.

"Saya terus terang dengar dari Teddy. Karena dalam hubungannya dia yang langsung berhubungan dengan kedua beliau ini. Itu BAP didasarkan berdasarkan transkrip yg ada saat penyidikan. Soal persaingan kubu Ardie dan Mas Muamir," sambung Hadi.

Meski begitu, Hadi mengatakan seluruh tahapan pengajuan proyek memang sesuai prosedur. Tetapi, dia tidak menampik ada pihak-pihak memanfaatkan hal itu buat mengawal proyek dan meminta komisi.