Kantor Gubernur Jatim Digeledah KPK, Khofifah: Kita Siapkan Data yang Dibutuhkan
Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait dengan penggeledahan kantor Gubernuran oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun memastikan, akan menghormati proses yang tengah dilakukan oleh komisi anti rasuah tersebut.
"Itu bagian dari proses yang harus kita hormati semuanya," ujarnya, Rabu (21/12).
Khofifah menyatakan, selain menghormati proses yang tengah berlangsung ini, pihaknya juga memastikan akan memberikan data apapun yang dibutuhkan oleh KPK.
"Pokoknya, Pemprov akan menyiapkan data sesuai dengan yang dibutuhkan KPK," tambahnya.
Diketahui, sejumlah penyidik KPK menggeledah gedung Gubernur Jatim yang terdapat di Jalan Pahlawan, Surabaya. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.
Tiga buah koper tampak dibawa sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai melakukan peggeledahan di sejumlah ruang kerja, Kantor Gubernuran Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya. Tiga ruang kerja yang digeledah yakni, ruang kerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa, ruang kerja Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dan ruang kerja Sekdaprov Adhy Karyono.
Diketahui sejumlah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Khofifah sejak pukul 17.00 WIB. Mereka kemudian secara bergiliran melakukan penggeledahan ke ruang lain.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaWalaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.
Baca SelengkapnyaKPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca SelengkapnyaPolres Bintan, Polda Kepri resmi menetapkan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.
Baca SelengkapnyaTim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipimpin Pudji Hartanto Iskandar memantau persiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 di wilayah hukum Polda Jatim
Baca SelengkapnyaHengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya