Jokowi tak arahkan Jaksa Agung untuk tuntaskan pelanggaran HAM

Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku tak diberi arahan khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mangkrak di lembaganya. Prasetyo menyebut kasus-kasus pelanggaran HAM lebih sulit ditelusuri dari pelaku, kejadian maupun saksinya."Beliau sudah mengatakan tadi, fokus kita belum ke sana (kasus pelanggaran HAM)," ujar Prasetyo di Istana Bogor, Jumat (28/11).Menurut Prasetyo, bukan berarti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM belum urgent, namun karena sulitnya menelusuri pelaku, saksi dan korban. Apalagi, kasus-kasus lain seperti narkoba dan kekayaan alam juga turut menunggu untuk diselesaikan."Bukan belum urgen, tapi ada tahapan-tahapannya, ini kan begitu banyak yang kita sampaikan," ujarnya.Prasetyo mengatakan berkas kasus pelanggaran HAM selama ini kerap bolak balik dikembalikan kepada si pelapor, yakni Komnas HAM. Sebab, banyak berkas yang tidak lengkap sehingga Kejaksaan tidak bisa mengusutnya."Iya harus sampai lengkap, sampai terpenuhi unsur-unsurnya, kalau tidak apa gunanya juga diajukan kalau misalnya tidak memenuhi," ujarnya.Sementara itu, Presiden Jokowi mengakui dirinya memang belum memberikan arahan khusus kepada Kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM. Namun hal itu, kata Jokowi, akan dibahasnya saat pertemuan berikutnya dengan para Kejati nanti."Nanti kan tiap 3-4 bulan akan ada pertemuan. Akan fokus masalah korupsi, narkoba, ham," pungkasnya.Sebelumnya, pada paparan Prasetyo tadi terdapat 7 berkas perkara dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Yakni, kasus tugas penghilangan secara paksa Tahun 1998, Tragedi kerusuhan Mei 1998, Kasus Talangsari, Kasus penembakan misterius Wasior dan Wamena, kasus tragedi trisakti, kasus kerusuhan Semanggi 1 dan 2, dan sejumlah penembakan misterius.