Jokowi tak arahkan Jaksa Agung untuk tuntaskan pelanggaran HAM
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku tak diberi arahan khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mangkrak di lembaganya. Prasetyo menyebut kasus-kasus pelanggaran HAM lebih sulit ditelusuri dari pelaku, kejadian maupun saksinya.
"Beliau sudah mengatakan tadi, fokus kita belum ke sana (kasus pelanggaran HAM)," ujar Prasetyo di Istana Bogor, Jumat (28/11).
Menurut Prasetyo, bukan berarti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM belum urgent, namun karena sulitnya menelusuri pelaku, saksi dan korban. Apalagi, kasus-kasus lain seperti narkoba dan kekayaan alam juga turut menunggu untuk diselesaikan.
"Bukan belum urgen, tapi ada tahapan-tahapannya, ini kan begitu banyak yang kita sampaikan," ujarnya.
Prasetyo mengatakan berkas kasus pelanggaran HAM selama ini kerap bolak balik dikembalikan kepada si pelapor, yakni Komnas HAM. Sebab, banyak berkas yang tidak lengkap sehingga Kejaksaan tidak bisa mengusutnya.
"Iya harus sampai lengkap, sampai terpenuhi unsur-unsurnya, kalau tidak apa gunanya juga diajukan kalau misalnya tidak memenuhi," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengakui dirinya memang belum memberikan arahan khusus kepada Kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM. Namun hal itu, kata Jokowi, akan dibahasnya saat pertemuan berikutnya dengan para Kejati nanti.
"Nanti kan tiap 3-4 bulan akan ada pertemuan. Akan fokus masalah korupsi, narkoba, ham," pungkasnya.
Sebelumnya, pada paparan Prasetyo tadi terdapat 7 berkas perkara dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Yakni, kasus tugas penghilangan secara paksa Tahun 1998, Tragedi kerusuhan Mei 1998, Kasus Talangsari, Kasus penembakan misterius Wasior dan Wamena, kasus tragedi trisakti, kasus kerusuhan Semanggi 1 dan 2, dan sejumlah penembakan misterius.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi Soal Dirinya Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet Prabowo
Sebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta
Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaPuan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto
Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya