Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mendapat arahan yang lebih spesifik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pelaksanaan Tax Amnesty. Arahan yang dimaksud terkait membangun dan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Hari ini kita mendapatkan arahan dari bapak Presiden untuk bagaimana menjalankan secara detail, secara rapi dan bagaimana kita membangun untuk menciptakan kepercayaan publik dan pelaku usaha lagi," ungkap Sri Mulyani usai mendengar pengarahan dari Presiden untuk para Pejabat Eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/7).

Menurut Mantan Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono ini, arahan membangun kepercayaan publik merupakan pesan penting. Pesan ini harus dijalankan dengan baik.

"Ini adalah satu pesan yang sangat penting dan itu akan dilakukan melalui beberapa tindakan. Pertama, seluruh personel dan organisasi (Kemenkeu) siap untuk melaksanakan. Tidak hanya Tax Amnesty, tapi mengamankan penerimaan negara secara umum," jelas dia.

Tindakan kedua, kata mantan Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia ini, peraturan pelaksaan harus segera diselesaikan dan dilengkapi agar setiap instrumen yang dijalankan tidak terhambat.

"Jangan sampai kita sudah dijelaskan tapi masih ada peraturan yang belum selesai dan belum disiapkan sehingga kemudian menimbulkan ketertundaan," sambungnya.

"Ketiga, kita akan duduk sama-sama lagi untuk betul-betul melihat apakah target tidak hanya Tax Amnesty, karena sekarang APBN juga penting. Itu harus kredibel karenanya kita akan melihat lagi dengan seluruh jajaran pajak bea cukai dan penerimaan anggaran pajak untuk melihat apa-apa yang menjadi sisi paling rawan dan yang paling perlu harus diperhatikan sehingga kita bisa mengantisipasi perkembangan APBN 2016," urainya.