JK Sentil Pemerintah: Jangan Tol Dibangun, Jalan Biasa Terlupakan

Merdeka.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meluruskan kritiknya kepada pemerintah soal pembangunan jalan. Di milad PKS, JK membuat perbandingan antara pembangunan jalan tol dan jalan biasa yang dikerjakan di era pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, kritik itu bukan diartikan sebagai sikap tidak setuju atas pembangunan jalan tol yang dibangun pemerintah. Kritik tersebut sebagai masukan agar pembangunan jalan biasa yang bisa digunakan semua masyarakat secara gratis juga digencarkan.

"Satu lagi, saya dibilang enggak setuju jalan tol? enggak benar. Saya bilang kan kita punya tol lebih banyak tetapi seimbangkan dengan jalan biasa. Jangan Tol dibangun jalan biasa terlupakan," kata JK usai di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Selasa (23/5).

JK mengatakan pembangunan jalan tol maupun jalan biasa perlu adanya keseimbangan. Dengan memperhatikan anggaran pembangunan sampai pemeliharaan terhadap kedua jalan tersebut.

"Perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat. Bahwa di samping jalan tol berjalan terus, tapi ada anggaran pelihara jalan yang rusak. Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat semua bisa jalan," ucapnya.

Untuk itu, Ketua Umum DMI ini memandang sidak Jokowi melihat jalan-jalan rusak di daerah bisa menjadi evaluasi ke depan. Pemerintah diharapkan tidak melupakan pembangunan dan pemeliharan jalan biasa.

"Untuk masyarakat, dan itu pembicaraan Pak Jokowi sendiri menyaksikan banyak jalan rusak di Indonesia, bukan saya. Dan data itu BPS, bagaimana nanti siapapun harus ada keseimbangannya," kata dia.

Kritik JK Soal Jalan Tol

Sebelumnya, JK menyoroti ketidakadilan terjadi di Indonesia. Menurut JK, salah satu contoh ketidakadilan itu adalah soal jalan rusak seperti di Lampung, Jambi, hingga Makassar.

Meskipun jalan tol sepanjang 2.600 kilometer telah terbangun, akan tetapi dikatakan JK, ada 170.000 kilometer jalan raya rusak sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).

"30 persen jalan (raya) di Indonesia sulit dipakai menurut BPS, bukan menurut saya. Ini contoh ketidakadilan," kata JK dalam pidatonya di acara Puncak Milad 21 PKS, Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5).

JK mengatakan, rakyat biasa yang tak mampu membayar tol dan tidak mendapatkan haknya karena ratusan ribu kilometer jalan raya justru rusak parah. Padahal menurut JK, jalan raya sangat mendesak, sebab setiap harinya digunakan rakyat Indonesia.

"Artinya adalah, orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik, karena dia bayar. Tapi jalan rakyat, yang dijalani tiap hari oleh petani kita, pedagang kecil, oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat, itu contoh yang kecil saja," kata JK.

"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PU orang hebat tapi enggak ada tentu enggak ada, karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang itu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," ujar JK.