JK Nilai Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah, Mahfud MD: Itu Pandangan Negawaran
JK menilai Pemilu 2024 ini diatur oleh minoritas artinya orang yang mampu, orang pemerintahan
JK menilai Pemilu 2024 ini diatur oleh minoritas artinya orang yang mampu, orang pemerintahan
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 terburuk adalah sikap seorang negarawan. Sebab, rekam jejak JK dalam dunia ketatanegaraan tidak diragukan lagi.
kata Mahfud usai berolahraga di Kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).
Mahfud mengutip pernyataan JK, hak angket diperlukan untuk mengklarifikasi Pemilu terburuk ini.
"Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan, di mana setiap Pemilu, orang yang akan menang itu yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang. Dan mau menyalahgunakan uang, itu kata Pak JK ya," kata Mahfud.
"Kalau Pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai lalu ketemu yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak JK yang saya pahami dari ceramahnya," lanjut Mahfud.
Sebelumnya, JK menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi terburuk di Indonesia sejak tahun 1955, saat pertama kali digelar.
merdeka.com
"Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," tambah JK.
Masyarakat menyematkan penutup kepala tanjak kepada Mahfud yang merupakan simbol penerimaan sebagai keluarga besar adat Melayu.
Baca SelengkapnyaKyai Makmur ditembak Belanda karena tidak mau diajak bekerja sama.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaHari ini, Mahfud menyampaikan pidato perpisahan pada jajarannya di Kemenko Polhukam
Baca SelengkapnyaSecara teknis, MK memberi kesempatan yang sama seperti yang dilakukan oleh pemohon 1 yaitu Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin kemarin.
Baca SelengkapnyaPenelusuran jejak Jalur Rempah berupa Cagar Budaya sudah dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2023.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan pemilu bisa saja dibatalkan, jika terjadi kecurangan dan didiskualifikasi.
Baca Selengkapnya