Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK: Kisruh KPK-Polri bukan politik tapi masalah perilaku

JK: Kisruh KPK-Polri bukan politik tapi masalah perilaku Wapres JK kunjungi keluarga penumpang AirAsia. ©2014 Merdeka.com/handout dok tim media JK

Merdeka.com - Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri belum menemukan tanda-tanda akan usai. Konflik ini bermula ketika KPK menetapkan Kalemdik Polri, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka padahal saat itu dia sudah disetujui DPR menjadi calon Kapolri yang menggantikan Jenderal Sutarman.

Selang beberapa hari, satu persatu pimpinan KPK pun dijadikan tersangka di Mabes Polri. Dimulai dari penangkapan Bambang Widjojanto, disusul Abraham Samad, Adnan Pandu Praja kemudian Zulkarnain.

Banyak yang menyebut ini sebuah upaya untuk melumpuhkan KPK. Kondisi ini semakin memanas saat Presiden Joko Widodo belum juga mengambil langkah tegas atas konflik ini, apakah tetap melanjutkan pencalonan Komjen Budi atau tidak.

Dalam pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia VI di Pagelaran Keraton, Yogyakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri saat ini bukan lah seperti yang banyak orang pikirkan. Bukan masalah politik atau masalah agama.

"Masalah yang timbul hari ini masalah KPK dan masalah polisi. Masalah KPK dan Polri itu bukan masalah politik, bukan masalah agama, itu masalah perilaku," kata pria yang akrab disapa JK itu, Senin (9/2).

JK yakin ketegangan dua lembaga penegak hukum ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Pemerintah juga dua kubu, lanjutnya, akan berusaha menyelesaikan ini dari titik pangkal masalah.

"Bagaimana itu bisa terjadi. Yang itu akan segera kita perbaiki, masalah hukum, bukan masalah politik yang akan mengguncang bangsa ini," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polri Libatkan KNKT Usut Penyebab Kecelakaan KM 58 yang Menewaskan 12 Orang
Polri Libatkan KNKT Usut Penyebab Kecelakaan KM 58 yang Menewaskan 12 Orang

Listyo menekankan paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej
KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Ali menjelaskan keputusan penerbitan sprindik baru dalam penanganan kasus korupsi ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja

Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya