IPW Desak Polda Metro Tunda Proses Hukum Aiman Witjaksono, Ini Alasannya

Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan Polda Metro Jaya menunda sementara proses penyelidikan terhadap Juru Bicara TPN Ganjar - Mahfud, Aiman Witjaksono atas kasus dugaan penyebaran hoaks aparat tidak netral Pemilu 2024.

Alasan itu berkaitan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam, surat telegram terkait penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.

Menurutnya, Telegram Kapolri ST/116O/V/RES.1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum yang melibatkan peserta pemilu. Dimaksud untuk mencegah adanya kepentingan pihak tertentu dalam pelaksanaan pemilu.

“Telegram kapolri ini telah diberlakukan oleh Polda Jateng pada kasus pemukulan Eks Ketua Partai Gerindra kota Semarang pada kader PDIP,” kata dia.

Disisi lain, Sugeng juga mewanti-wanti agar Polri memperhatikan kondisi saat ini. Agar tidak mau diadu dengan masyarakat yang menyampaikan kritik atas dasar aduan masyarakat lain yang tidak memiliki legal standing sebagai pengadu.

“Karena pencemaran nama baik atau penghinaan adalah masuk dalam delik Aduan. Hal legal standing ini perlu sejak awal adanya pengaduan harus ditegaskan dalam proses penerimaan laporan aduan,” ujarnya.

Termasuk, juga tidak serta merta menerapkan dugaan pelanggaran pasal 14 dan 15 KUHP sebagai delik material untuk mengakali bahwa aduan tersebut diterima dan diproses. Karena, harus memiliki legal standing atas delik aduan pencemaran nama baik Polri atau tidak.

“IPW melihat tanggung jawab Polri dalam mengawal Lancarnya pemilu 2024 ini sangat besar dan penting karena itu kebijakan Pimpinan Polri untuk menunda proses pemeriksaan adalah tepat,” tuturnya.