Gunung berkas di keberatan Ditjen Pajak

Merdeka.com - Pemandangan dengan tumpukan berkas di hampir semua meja di bidang Keberatan dan Banding, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, khususnya di meja penelaah keberatan sudah menjadi pemandangan yang biasa dan alamiah. Bagaimana tidak, setiap harinya ada saja berkas keberatan dari wajib pajak yang masuk di meja mereka. Sementara berkas yang lama juga belum terselesaikan. Tidak dipungkiri, rasa stres menggelayut di pikiran para penelaah keberatan saat melihat banyaknya berkas yang harus selesai sesuai dengan target.

"Memang kalau sudah mendekati itu (jatuh tempo), cukup stres. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah merelaksasi berkas yang cukup banyak. Karena terlalu banyak berkas kadang membuat orang panik karena kita melihat jatuh tempo itu membuat luar biasa," kata Kepala Bidang Keberatan dan Banding di Kanwil DJP Jakarta Khusus, Andri Nuralam.

Meski banyaknya keberatan wajib pajak yang masuk Kanwil DJP Jakarta Khusus, para penelaah keberatan tetap bisa menyelesaikan penelitian di bawah waktu jatuh tempo yakni 12 bulan. Manajemen resiko harus dikelola dengan baik oleh para penelaah keberataan. Seluruh staf saling bekerjasama mengingatkan satu sama lain kapan harus disampaikannya surat pemberitahuan untuk hadir kepada para wajib pajak yang mengajukan keberatan tersebut.

Rata-rata penelaah keberatan menyelesaikan penelitian sekitar 9 bulan, sehingga masih ada sisa waktu 3 bulan untuk meneliti kembali berkas atau dokumen keberatan yang diajukan wajib pajak. Namun ada juga yang bisa selesai selama 6 bulan, tergantung masing-masing permasalahan dari keberatan yang diajukan wajib pajak tersebut serta kooperatifnya wajib pajak dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan penelaah keberatan.

Di Kanwil DJP Jakarta Khusus menangani wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA), KPP Badan dan Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa (untuk perusahaan go public) dan KPP Perusahaan Migas. Permohonan keberatan yang masuk memang cukup banyak. Sementara penelaah keberatannya ada sekitar 60-an orang.

"Jumlah keberatan secara nominal pun permohonan cukup banyak, ya mungkin salah satu terbesar di Indonesia sehingga dibutuhkan penelaah keberatan cukup banyak," jelasnya.

Umumnya, satu penelaah keberatan menyelesaikan 5 berkas selama sebulan. Itu pun proses penyelesaiannya dilakukan secara maksimal dan dilakukan secara profesional. Proses penelitian keberatan juga diawasi oleh para pegawai kanwil Kanwil DJP Jakarta Khusus mulai dari kepala kantor, kepala bidang (kabid), kepala seksi (kasi), dan lainnya.

"Para Kabid dan kasi serta kepala kantor juga saling mendiskusikan beberapa hal kalau ada permasalahan dalam temuan-temuan. Umumnya kami terbuka dalam artian setiap hari diskusi sangat intens dimana kalau ada apapun berkas yang perlu harus didiskusikan kita harus didiskusikan segera," ungkapnya.

Diskusi bisa dilakukan di mana saja agar permasalahan bisa cepat diselesaikan dan segera diambil keputusan untuk permasalahan keberatan wajib pajak tersebut. Setelah didiskusikan dan menemukan payung yuridis dalam keberatan tersebut, barulah diputuskan langkah apa yang harus diambil dalam permasalahan tersebut.

"Kalau dokumen, segera kita cari dokumen mana yang kita perlukan. Saya memberikan improvisasi yang sangat luas kepada penelaah keberatan untuk memproses keberatan sedemikian rupa jangan sampai ia menunda permasalahannya itu," ujar Andri.

Jika dalam waktu 12 bulan, penelaah keberatan belum bisa menyelesaikan penelitian maka permohonan keberatan wajib pajak otomatis disetujui sesuai keinginan wajib pajak. Hal ini merupakan konsekuensi dari pasal 25 dan pasal 26 UU KUP.