Gubernur Bali akui sulit hentikan pertikaian antarormas
Merdeka.com - Warga Bali kerap dikhawatirkan dengan potensi konflik antarormas cukup tinggi. Kejadian terakhir, salah satu tokoh ormas Laskar bali tewas dibunuh di Gianyar, usai melayat.
Berbagai kalangan mendesak supaya ormas terus bertikai di pulau dewata segera dibubarkan. Sebab, perselisihan ormas kerap menelan korban jiwa. Namun, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, justru menyatakan hal itu tidak mudah.
"Mereka dibubarkan, kemudian besok tinggal bikin nama baru lagi, bikin onar lagi, ya masalah engga selesai-selesai," kata Pastika di lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Senin (6/6).
Menurut Pastika, membubarkan ormas sesuai dengan tuntutan sebagian masyarakat bisa saja dilakukan. Meskipun menurut beleid harus dilakukan melalui proses di Mahkamah Agung (MA). Namun, dia meyakini permasalahan dipastikan tidak selesai sampai di sana.
Pastika menyatakan, akar pertikaian antarormas selama ini harus dicari. Pastika menuding salah satu penyebabnya adalah tidak semua warga Bali memiliki pekerjaan layak. Menurut dia, hal ini tentunya menjadi tugas pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
"Kita harus berkaca dari kasus di Lampung. Keadaan ekonomi para pendatang lebih baik dari warga lokal karena semangat mereka lebih tinggi. Sementara warga lokal hanya jadi tukang parkir, satpam, dan pekerjaan kasar yang lain. Saya tidak ingin di Bali juga sama. Maka saya ingin agar warga Bali bisa mendapatkan pekerjaan layak sehingga perhatian bisa teralihkan," tutur Pastika.
Pastika juga menyarankan desa adat (Pakraman) turut andil dalam memberikan efek jera.
"Bisa saja dilarang ikut desa pakraman atau kasepekan. Warga Bali kan masih sangat tunduk dengan awig-awig (aturan adat)," ujar Pastika.
Pastika menambahkan, dia telah berkoordinasi dengan Polda Bali dan Polres Gianyar dan meminta mengusut kasus pembunuhan tokoh Laskar Bali hingga tuntas. Dia juga mengajak masyarakat Bali tetap tenang, karena dikhawatirkan ada pihak ketiga ingin mengadu domba. Mengingat pelaku penusukan yang konon bercadar itu masih belum jelas.
Di sisi lain, kritik datang dari mantan anggota KPU pusat, Gusti Putu Artha. Dia mencibir kebijakan Pemprov Bali terkait bentrok ormas kerap meletup.
Menurut Artha, perselisihan antarormas selama ini telah menjauhkan Bali dari citranya sebagai tempat aman. Dia mengkhawatirkan, dengan adanya pihak luar ikut menghasut, kaum muda yang tidak paham malah tersulut.
Artha menuding justru banyak pejabat Pemprov Bali terkesan cuci tangan dalam insiden pertikaian antarormas. Tidak hanya itu, dia menyatakan ormas liar seolah dipelihara. Bahkan, disebut-sebut pucuk pimpinan salah satu ormas di Bali adalah seorang pegawai negeri sipil, dan mencoba menggalang kekuatan sebagai bakal calon Pilkada 2017 mendatang.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diharapkan, dana yang terkumpul nantinya dialokasikan pula untuk kegiatan yang dampaknya dirasakan langsung oleh wisatawan.
Baca SelengkapnyaAlasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur Bali dan sekaligus Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster diperiksa Polda Bali, Rabu (3/1). Dia diperiksa terkait laporan dugaan korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo mengajak tokoh-tokoh Bali berkumpul tanpa memandang partai, organisasi mana dan institusi untuk merumsukan pembangunan Bali ke depan.
Baca SelengkapnyaBupati Ipuk dalam upacara tersebut mengenakan busana adat suku Bugis.
Baca SelengkapnyaPungutan Rp150 ribu ke turis asing akan diberlakukan di seluruh pintu masuk Pulau Bali.
Baca SelengkapnyaMomen lucu saat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono peluk mesra Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka setelah kelompok kerja penindakan DJKI Kemenkum HAM bersama dengan Korwas dan pihak ahli hak cipta melakukan gelar perkara.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnya