Edy Rahmayadi soal OTT Wali Kota Medan: Kalau Ada Asap Pasti Ada Api
Merdeka.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi prihatin dengan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan sejumlah pejabat terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta semua pihak menghormati proses hukum.
"Biarkan hukum yang menentukan. Saya yakin kalau ada asap pasti ada api," kata Edy di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (16/10).
Begitupun, Edy mendoakan Dzulmi Eldin agar bisa menyelesaikan persoalan hukumnya. "Namun demikian kita doakan beliau, semoga bisa menyelesaikan persoalan ini. Biarkan pihak hukum melakukan seobyektif mungkin. Kita prihatin, sama-sama kita doakan," ucap Edy.
Mantan Pangkostrad ini menolak berkomentar lebih jauh terkait OTT ini, termasuk soal upaya preventif yang telah dilakukan untuk menghindari perbuatan korup.
"Saya enggak mau komentar itu dulu. Tapi pasti kalian tahu sudah sekian banyak saya mengingatkan. Selama itu kepentingan rakyat, pasti Tuhan melindungi kita," pungkasnya.
Seperti diberitakan, KPK melakukan OTT terhadap Dzulmi Eldin dan enam orang lainnya sejak tadi malam hingga dinihari tadi. Dzulmi Eldin dikabarkan sudah diterbangkan ke Jakarta.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Edy Rahmayadi merupakan bakal calon gubernur pertama yang telah mengambil formulir pendaftaran Pilkada 2024 di PKB Sumut.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengakui jika dirinya melirik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju di Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaPesan Sahroni untuk Ridwan Kamil: Selamat Maju Pilkada DKI, Sampai Bertemu dengan Saya, Kang
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aswan juga menjelaskan sejauh ini komunikasi politik Edy dengan PDIP berjalan begitu baik.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaTim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipimpin Pudji Hartanto Iskandar memantau persiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 di wilayah hukum Polda Jatim
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap mendapatkan amanah menjabat Pj Gubernur Sultra mulai 5 September 2023.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya