DPRD belum terima pengajuan surat rekomendasi MRT dari Jokowi

Merdeka.com - Hingga saat ini, DPRD DKI Jakarta masih belum menerima surat revisi atas perubahan perbandingan pengembalian pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) dari Pemprov DKI. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku persoalan rekomendasi tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri saja.

"Kalau untuk administrasi utang, sampai saat ini, DPRD belum menerima surat rekomendasi itu," ujar Wakil Ketua DPRD Triwisaksana (Sani) saat dihubungi wartawan, Selasa (16/4).

Politisi PKS ini mengatakan DPRD mendukung megaproyek senilai Rp 15 triliun. Untuk itu legislatif tidak akan menghambat permasalahan administrasi itu dan juga berkomitmen untuk mempercepat proses tersebut.

"Kami secara umum sudah setuju. Kalau sudah dapat suratnya, tinggal minta pendapat fraksi. Kami beritikad baik untuk mempercepat proses ini. Sayang kan kalau proyek yang sangat penting ini terhambat terus," jelasnya.

Sebelumnya, rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memulai pembangunan MRT kembali terhambat dengan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. PP baru itu mewajibkan agar para pemangku kepentingan terkait membuat kesepakatan pengembalian utang kepada JICA yang telah berubah perbandingannya menjadi 49:51 untuk Pemprov DKI.

PP itu mewajibkan untuk membuat persetujuan pinjaman (loan agreement) oleh Bappenas, tetapi sebelumnya harus mendapat revisi persetujuan dari DPRD dan Mendagri. Mendagri selanjutnya harus koordinasi dengan Menteri Keuangan. Sementara batas waktu yang telah ditentukan oleh Bappenas untuk mendapat rekomendasi dari Kemendagri adalah 5 April 2013.

Dengan terganjalnya administrasi tersebut, tak menutup kemungkinan, groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan MRT batal dilaksanakan bulan April ini. Padahal sebelumnya, Jokowi dan Ahok optimis kalau megaproyek yang dicanangkan sejak pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo itu dapat mulai dilaksanakan pembangunannya mulai bulan ini.

Bahkan, mereka telah merombak direksi PT MRT Jakarta yang mereka yakini dapat mempercepat pembangunan megaproyek itu.